LABUANBANOVOICE.COM — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Yandri Susanto, dijadwalkan melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selama tiga hari, 22 hingga 24 Juni 2025.
Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda nasional dalam menyusun dan mengakselerasi pembangunan desa yang berkelanjutan.
Kunjungan ini berfokus pada pelaksanaan Asta Cita ke-2 (pembangunan dari desa) dan Asta Cita ke-6 (ketahanan nasional), dengan penekanan bahwa desa adalah garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan, energi, dan air di masa mendatang.
Selama di Labuan Bajo, Menteri Yandri akan memimpin dialog tematik bertajuk “Ketahanan Pangan dan Ekonomi Hijau Desa Menuju Kemandirian Desa Berkelanjutan”, yang diselenggarakan di Aula Paroki Bunda Segala Bangsa, Waesambi.
Dialog strategis ini melibatkan lebih dari 500 peserta, terdiri dari Bupati Manggarai Barat, Kepala OPD Kabupaten, 164 Kepala Desa dan Ketua BPD, 12 Camat, Direktur BUMDes dari 5 desa dalam Kota Labuan Bajo, Ketua TP PKK, Ketua Karang Taruna, dan Koordinator Kader Posyandu dari 5 desa.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi lokal serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis lingkungan dan digital.
Melalui forum ini, Kementerian Desa PDTT mendorong penyusunan program konkret seperti: Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian dan air bersih, digitalisasi sistem pemantauan dan evaluasi desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa, pengembangan ekonomi hijau dan ramah lingkungan, serta kolaborasi antar desa melalui kerja sama regional dan BUMDes Bersama.
Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, Menteri Yandri akan menyambangi Desa Batu Cermin, salah satu desa unggulan yang telah mengintegrasikan wisata, konservasi alam, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Kegiatan ini menjadi model penting bagi desa lain untuk mengembangkan potensi berbasis sumber daya lokal dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya.
Kunjungan ini bukan sekadar agenda simbolis, melainkan langkah nyata mempertegas arah pembangunan desa sebagai subjek utama pembangunan nasional.
Pemerintah Pusat berkomitmen menjadikan desa lebih berdaya, inklusif, dan siap menghadapi tantangan global melalui perencanaan jangka menengah 2025–2029.
Tinggalkan Balasan