LABUANBAJOVOICE.COM – Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal menjadi sejumlah isu penting yang akan dibahas dalam diskusi publik Komunitas Pemuda Anti Radikalisme Manggarai Barat (KOPEARAD MABAR) di Labuan Bajo, Selasa, 20 Oktober 2026.
Forum bertajuk “Menakar Dampak Kebijakan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Manggarai Barat” tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 18.00 WITA hingga selesai di Youth Center Paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo, Keuskupan Labuan Bajo.
Diskusi ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah pusat menjawab persoalan masyarakat di tingkat daerah.
Bagi Manggarai Barat, pembahasan tersebut menjadi penting karena pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut pemerataan manfaat dan kualitas hidup warga.
KOPEARAD MABAR menilai keberhasilan pembangunan perlu dilihat dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari terbukanya kesempatan kerja hingga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Manggarai Barat dikenal sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata unggulan di NTT. Namun, pertumbuhan investasi dan aktivitas pariwisata juga menghadirkan pertanyaan mengenai pemerataan kesempatan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Dalam diskusi tersebut, peserta diharapkan dapat membahas bagaimana kebijakan pembangunan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan warga, serta memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi daerah.
Persoalan pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian, terutama agar kemajuan daerah tidak hanya terkonsentrasi pada sektor atau wilayah tertentu, tetapi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Selain ekonomi dan pariwisata, forum tersebut akan menyoroti pelayanan pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, serta pengelolaan lingkungan.
Isu-isu ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Karena itu, evaluasi kebijakan perlu mempertimbangkan bukan hanya target pembangunan, melainkan juga dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari warga.
Ketua atau perwakilan penyelenggara KOPEARAD MABAR, Itho Umar, menegaskan bahwa diskusi tersebut dirancang sebagai ruang pertukaran pandangan yang objektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Melalui forum ini, kami ingin membuka ruang bagi berbagai pandangan untuk disampaikan dan diuji secara objektif. Capaian pemerintah patut diapresiasi apabila didukung fakta, sementara persoalan yang masih dihadapi masyarakat perlu dibahas secara terbuka dan konstruktif. Yang terpenting, diskusi ini harus berorientasi pada kepentingan masyarakat Manggarai Barat,” katanya dalam keterangan, Senin (19/10/2026).
Pernyataan tersebut menempatkan fakta dan kepentingan masyarakat sebagai dasar pembahasan. Dengan pendekatan itu, forum diharapkan tidak semata-mata menjadi ajang perdebatan politik, tetapi juga kesempatan untuk mengidentifikasi persoalan dan merumuskan masukan yang dapat ditindaklanjuti.
Diskusi direncanakan menghadirkan Kanisius Jehabut, politisi Partai Gerindra; Prof. I Nengah Dasi Astawa, akademisi; serta Theresia P. Asmon, tokoh perempuan Manggarai Barat. Silvester Joni akan memandu jalannya kegiatan.
Penyelenggara menargetkan sekitar 100 peserta dari kalangan pemuda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, komunitas keagamaan, lembaga pendidikan, dan unsur profesi di Labuan Bajo serta sekitarnya.
Salah satu tujuan utama kegiatan ini ialah menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat disampaikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Rekomendasi tersebut diharapkan mencakup persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya pemerataan pembangunan, kesempatan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, ketahanan pangan, dan perlindungan lingkungan.
Namun, efektivitas forum nantinya juga akan bergantung pada sejauh mana gagasan yang muncul dirumuskan menjadi usulan yang jelas, berdasarkan fakta, dan dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan.
KOPEARAD MABAR mengajak insan pers dan berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga ruang dialog yang terbuka, sehat, serta menghormati perbedaan pendapat.
Melalui keterlibatan publik, diskusi ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan masyarakat terhadap pembangunan sekaligus mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi warga Manggarai Barat.**
Tinggalkan Balasan