LABUANBAJOVOICE.COM – Komunitas Pemuda Anti Radikalisme Manggarai Barat (KOPEARAD MABAR) akan menggelar diskusi publik bertajuk “Menakar Dampak Kebijakan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Manggarai Barat”, Selasa, 20 Oktober 2026.
Diskusi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 18.00 WITA hingga selesai di Youth Center Paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo, Keuskupan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk menelaah relevansi kebijakan pemerintah pusat terhadap kebutuhan dan kondisi riil masyarakat di daerah, khususnya di Manggarai Barat.
Ketua atau perwakilan penyelenggara KOPEARAD MABAR, Itho Umar, dalam keterangannya, Senin (19/10/2026), mengatakan forum tersebut diharapkan menjadi ruang diskusi yang kritis, objektif, dan konstruktif.
“Melalui forum ini, kami ingin membuka ruang bagi berbagai pandangan untuk disampaikan dan diuji secara objektif. Capaian pemerintah patut diapresiasi apabila didukung fakta, sementara persoalan yang masih dihadapi masyarakat perlu dibahas secara terbuka dan konstruktif. Yang terpenting, diskusi ini harus berorientasi pada kepentingan masyarakat Manggarai Barat,” ujarnya.
Diskusi publik tersebut direncanakan menghadirkan sejumlah narasumber dari latar belakang berbeda, yakni Kanisius Jehabut, politisi Partai Gerindra; Prof. I Nengah Dasi Astawa, akademisi; serta Theresia P. Asmon, tokoh perempuan Manggarai Barat.
Kegiatan akan dipandu oleh Silvester Joni sebagai pembawa acara, dengan sesi dialog dan tanya jawab yang melibatkan peserta.
Penyelenggara menargetkan sekitar 100 peserta dari kalangan pemuda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, komunitas keagamaan, lembaga pendidikan, serta berbagai unsur profesi di Labuan Bajo dan sekitarnya.
Keterlibatan peserta dari berbagai latar belakang diharapkan dapat memperkaya perspektif mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu strategis akan menjadi perhatian, antara lain pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat lokal, kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, serta keberlanjutan sektor pariwisata.
KOPEARAD MABAR menilai pembangunan daerah tidak cukup diukur dari pertumbuhan investasi, pembangunan infrastruktur, maupun meningkatnya aktivitas pariwisata.
Aspek yang tidak kalah penting ialah sejauh mana masyarakat lokal memperoleh manfaat nyata dari pembangunan, termasuk akses terhadap pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, pelayanan publik yang berkualitas, serta perlindungan terhadap lingkungan.
Karena itu, evaluasi kebijakan perlu memperhatikan capaian sekaligus tantangan yang masih dihadapi masyarakat. Pembahasan yang berbasis fakta diharapkan membantu mengidentifikasi persoalan secara lebih terarah.
KOPEARAD MABAR berharap diskusi publik ini tidak berhenti pada pertukaran pendapat, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat disampaikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan dalam mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Manggarai Barat, sekaligus mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Penyelenggara juga mengajak insan pers dan berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal ruang dialog publik yang sehat, terbuka, serta menghormati perbedaan pandangan.
Melalui forum ini, masyarakat diharapkan memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, menguji berbagai pandangan berdasarkan fakta, dan ikut mengawal arah pembangunan daerah agar semakin berpihak pada kepentingan publik.**
Tinggalkan Balasan