LABUANBAJOVOICE.COM – Sejumlah kapal wisata berfasilitas penginapan (liveaboard) di perairan Pulau Kelor, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, menjadi target operasi khusus pengawasan pajak dan retribusi daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Manggarai Barat bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Jumat (29/8/2025).
Operasi gabungan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Manggarai Barat, Maria Yuliana Rotok, ini turut melibatkan tim auditor BPK RI NTT dan dukungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Mabar.
Fokus utama pengawasan adalah pemeriksaan kepatuhan pembayaran pajak daerah dan retribusi dari kapal wisata yang menyediakan fasilitas menginap bagi wisatawan.
“Operasi ini merupakan bagian dari fungsi pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kami melakukan pemeriksaan langsung terhadap kepatuhan pembayaran pajak, khususnya pada kapal-kapal wisata berfasilitas penginapan,” jelas Maria.
Dalam pemeriksaan, tim melakukan verifikasi administrasi perpajakan, pembayaran retribusi daerah, hingga kelengkapan dokumen usaha.
Dari hasil operasi, ditemukan sejumlah kapal wisata yang terlambat memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Atas pelanggaran tersebut, Bapenda Mabar langsung memberikan surat teguran dan menindak secara administratif pemilik kapal.
Maria menegaskan, kehadiran BPK RI dalam operasi lapangan tersebut memberi nilai tambah bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam mencegah potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan adanya keterlibatan langsung dari BPK RI, kami berharap proses pengawasan menjadi lebih efektif dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pajak dan retribusi di daerah,” tambahnya.
Selain menyasar kapal wisata di Pulau Kelor, Bapenda Mabar dan BPK RI NTT juga melakukan visitasi ke Resort Menjaga Bay pada hari yang sama.
Pemeriksaan di destinasi tersebut difokuskan pada kepatuhan pembayaran pajak hotel dan restoran.
Tim bertemu langsung dengan perwakilan manajemen resort untuk melakukan pengecekan administrasi serta memastikan kontribusi pajak berjalan sesuai ketentuan.
Menurut BPK RI Perwakilan NTT, pengawasan bersama ini penting dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata, yang menjadi penopang utama ekonomi Manggarai Barat.
Upaya ini juga menjadi bagian dari peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dengan operasi ini, pemerintah daerah berharap tercipta iklim usaha yang sehat, disiplin, dan kompetitif, sejalan dengan status Labuan Bajo–Komodo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas.**
Tinggalkan Balasan