LABUANBAJOVOICE.COM – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo memaknai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat komitmen pelayanan publik yang adil, inklusif, dan berkeadilan.

Peringatan ini juga menjadi pengingat penting bagi masyarakat Manggarai Barat untuk terus membangun daerah, mengembangkan potensi lokal, serta menjaga harmoni dalam keberagaman.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Charles Christian Mathaus, Minggu (17/8/2025), menjelaskan bahwa nilai perjuangan para pendiri bangsa tetap relevan dengan kondisi pembangunan saat ini.

“Nilai persatuan, gotong royong, dan pengorbanan para pendiri bangsa adalah fondasi pembangunan Manggarai Barat. Pembangunan tidak boleh terpusat di kota, tetapi harus merata hingga pelosok desa,” ujarnya.

Menurut Charles, makna kemerdekaan dalam konteks kehidupan masyarakat Manggarai Barat saat ini adalah kesempatan untuk hidup sejahtera, memperoleh akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta ruang mengembangkan potensi daerah agar manfaat pembangunan bisa dirasakan semua warga.

Pembangunan Berkeadilan

Ia menekankan bahwa pembangunan daerah harus berbasis kebutuhan desa dengan prioritas pada infrastruktur dasar, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.

“Prinsipnya adalah membangun dari pinggiran agar tidak ada yang tertinggal,” tegasnya.

Meski begitu, Charles mengakui masih ada kesenjangan antara masyarakat desa dan kota, termasuk dalam layanan keimigrasian. Untuk mengatasi hal ini, pihak imigrasi bersama pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret, di antaranya:

  1. Layanan jemput bola ke daerah terpencil, termasuk pelayanan paspor keliling dan pelayanan di perbatasan.
  2. Digitalisasi layanan keimigrasian melalui aplikasi M-Paspor dan layanan daring.
  3. Kerja sama lintas instansi, agar pelayanan imigrasi terintegrasi dengan pelayanan publik lainnya.
  4. Sosialisasi dan edukasi masif agar masyarakat desa tidak tertinggal informasi mengenai prosedur dan manfaat layanan imigrasi.

“Dengan cara ini, kami berharap tidak ada perbedaan signifikan dalam menikmati hak pelayanan keimigrasian, baik masyarakat kota maupun desa. Prinsipnya pelayanan harus inklusif, non-diskriminatif, dan merata,” jelas Charles.

Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat, kata Charles, bisa terlihat dari berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran, akses pendidikan serta kesehatan yang merata, infrastruktur memadai, kemandirian ekonomi lokal, hingga kehidupan sosial yang harmonis.

Pada peringatan HUT RI ke-80 ini, Kantor Imigrasi Labuan Bajo berharap Manggarai Barat dapat terus menjadi wajah Indonesia yang ramah dan tertib dalam menyambut wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

“Kemerdekaan sejati bagi kami adalah ketika masyarakat dapat menikmati hak-haknya secara setara dan bermartabat,” imbuhnya.

Tantangan dan Peran Masyarakat

Charles juga menyoroti tantangan pembangunan ke depan agar tidak hanya terpusat pada kawasan wisata premium, melainkan juga merata hingga desa-desa.

Selain pembangunan fisik, penguatan sumber daya manusia, kesadaran hukum, serta pelestarian nilai budaya juga harus menjadi prioritas.

Ia menilai peran masyarakat semakin nyata dalam pembangunan, baik melalui UMKM, komunitas lokal, pelestarian lingkungan dan budaya, maupun pengawasan sosial.

Namun, masih ada tantangan berupa minimnya literasi hukum dan kesadaran partisipatif.

“Manggarai Barat adalah milik kita semua. Jangan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi jadilah pelaku pembangunan. Ingat bahwa kemerdekaan bukan hanya hak, tapi juga tanggung jawab. Mari kita wariskan Manggarai Barat dalam kondisi lebih baik,” pesannya.

Menurutnya, membangun kesadaran kolektif bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama dapat dilakukan melalui komunikasi, edukasi, serta teladan nyata dari pemerintah.

Kolaborasi, keterbukaan, dan gotong royong menjadi kunci agar pembangunan Manggarai Barat berlangsung adil, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.**