HPI Manggarai Barat dan Pemda Bahas Regulasi Kepariwisataan di Labuan Bajo

LABUANBAJOVOICE.COM — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Manggarai Barat bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Barat menggelar pertemuan strategis untuk membahas pengaturan aktivitas kepariwisataan, khususnya praktik kepramuwisataan di Labuan Bajo.

Pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa (27/05/2025) di ruang kerja Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Manggarai Barat, dan menjadi bagian dari rangkaian kerja awal kepengurusan baru DPC HPI Manggarai Barat masa bakti 2025–2030.

Ketua DPC HPI Manggarai Barat, Aloysius Suhartim Karya, menyampaikan kepada media bahwa pertemuan ini merupakan bentuk penguatan kemitraan antara asosiasi profesi pramuwisata dengan Pemerintah Daerah.

Dalam pertemuan tersebut, HPI menekankan pentingnya pengaturan praktik kepramuwisataan melalui regulasi yang relevan, baik dalam bentuk Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah, guna menjawab dinamika pariwisata terkini yang terus berkembang di kawasan super prioritas Labuan Bajo.

“Kunjungan ini merupakan bentuk penguatan kemitraan strategis antara DPC HPI Manggarai Barat sebagai representasi profesi pramuwisata dan duta destinasi pariwisata Labuan Bajo dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat,” ujar  Louis panggilan akrab Aloysius Suhartim Karya.

Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Manggarai Barat, Laurensius Y. A. Nabu. Dalam kesempatan itu, selain membahas urgensi regulasi, turut diusulkan pembentukan sekretariat bersama antar asosiasi atau organisasi profesi pariwisata di Manggarai Barat. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi serta mengintegrasikan seluruh komponen penyedia jasa kepariwisataan yang tersebar di Labuan Bajo.

“Sinergi antar organisasi profesi sangat penting agar penyelenggaraan kepariwisataan berjalan efektif, profesional, dan saling mendukung,” tambah Louis.

Isu ketiga yang turut menjadi fokus adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pramuwisata. HPI menargetkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan keterampilan baik soft skills maupun hard skills, yang selaras dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Hal ini dipandang penting agar para pramuwisata resmi yang terdaftar di sekretariat DPC HPI dapat memberikan layanan yang unggul dan memenuhi ekspektasi wisatawan.

“Tiga poin ini — regulasi, sekretariat bersama, dan peningkatan SDM — merupakan agenda utama yang kami bahas bersama Pemda tadi,” tegasnya.

Sebelum pertemuan dengan Pemda, kepengurusan baru HPI telah melaksanakan Rapat Kerja (Raker) DPC HPI Manggarai Barat pada Minggu, 25 Mei 2025, yang berlangsung di kediaman bendahara HPI saat ini. Raker tersebut menghasilkan agenda strategis yang kini mulai diimplementasikan secara konkret melalui sinergi lintas lembaga.

Pertemuan ini menjadi tonggak awal bagi DPC HPI Manggarai Barat untuk berkontribusi aktif dalam tata kelola kepariwisataan yang berkelanjutan dan berbasis standar profesional, sejalan dengan visi besar menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

Penulis: Hamid