LABUANBAJOVOICE.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026.
Inovasi tersebut diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebuah tim kolaboratif lintas sektor yang bertujuan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Yang menarik, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Yohanes Kardianto, dipercaya sebagai Ketua Satgas. Kepercayaan ini menjadi sinyal kuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam membenahi tata kelola pendapatan daerah.
Pembentukan Satgas kolaboratif ini secara resmi dideklarasikan dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Manggarai Barat, Senin (26/01/2026) pagi.
Rapat pembentukan Satgas tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, M.Kes., bersama seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan instansi vertikal terkait.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Yulianus Weng menegaskan pentingnya kemandirian keuangan daerah sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah harus bertumbuh sendiri. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah, tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Satgas ini merupakan bentuk inovasi dan intervensi strategis Pemkab Manggarai Barat dalam menciptakan ekosistem pemungutan pajak dan retribusi yang lebih baik melalui pola kolaborasi antar-stakeholder.
Melalui rancangan Keputusan Bupati, struktur kepemimpinan Satgas telah ditetapkan sebagai berikut:
- Ketua Satgas: Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Yohanes Kardianto
- Wakil Ketua I: Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang
- Wakil Ketua II: Dandim 1630 Manggarai Barat, Letkol Inf Budiman Manurung.
- Wakil Ketua III: Danlanal Labuan Bajo, Letkol Laut (P) Ardian Widjanarko Djajasaputra
- Sekretaris: Sekretaris Daerah Manggarai Barat, Fransiskus S. Sodo
- Anggota: Pimpinan instansi vertikal dan OPD lingkup Pemkab Manggarai Barat.
Struktur ini menunjukkan pendekatan komprehensif yang melibatkan unsur penegakan hukum, keamanan, pemerintahan sipil, hingga sektor teknis.
Menanggapi kepercayaan yang diberikan, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Yohanes Kardianto, merespons sangat positif dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh langkah strategis Pemkab Manggarai Barat.
“Pemerintah daerah memang harus kreatif. Dan sebagai pejabat vertical, saya siap dan bersedia membantu Pemda dalam upaya peningkatan PAD demi kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat,” kata Kajari Yoanes, Ketua Satgas terpilih.
Ia juga menegaskan komitmen Kejaksaan untuk bekerja maksimal sesuai tugas dan fungsi kelembagaan, khususnya dalam mendukung tata kelola pajak dan retribusi yang akuntabel dan transparan.
Kajari Yoanes turut menyampaikan harapan serupa kepada pimpinan instansi vertikal lainnya yang tergabung dalam Satgas. Dalam Satgas ini tidak ada yang superman. Yang ada adalah Supertim.
Seluruh unsur sepakat menyamakan langkah agar Satgas sejalan dengan strategi nasional dalam pembentukan tim terpadu peningkatan penerimaan negara dan daerah.
Satgas ini akan bersifat inklusif dengan melibatkan berbagai instansi kunci, antara lain Kantor Pelayanan Pajak (KP2KP), kantor Imigrasi Labuan Bajo, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Kelurahan, stakeholder pariwisata, termasuk pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo.
Langkah ini dinilai penting mengingat Labuan Bajo merupakan destinasi super prioritas nasional yang memiliki potensi besar dalam mendongkrak PAD melalui sektor pariwisata dan jasa.
Sekretaris Daerah Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo menyatakan kesiapan seluruh perangkat daerah untuk segera menyiapkan data yang lengkap dan transparan.
Data tersebut mencakup objek pungutan pajak dan retribusi, regulasi terkait, identifikasi hambatan yang selama ini dihadapi, data ini akan menjadi bahan kerja utama Satgas dalam menyusun langkah-langkah optimalisasi yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
“Perangkat daerah untuk segera menyiapkan data lengkap dan transparan mengenai objek pungutan, regulasi, serta identifikasi hambatan yang selama ini dihadapi.” kata Fransiskus Sodo.
“Data ini akan menjadi bahan kerja utama Satgas untuk menyusun langkah-langkah optimalisasi yang tepat sasaran,” tambahnya.
Pembentukan Satgas Optimalisasi PAD ini menandai babak baru dalam tata kelola keuangan daerah Manggarai Barat.
Dengan melibatkan unsur penegak hukum, aparat keamanan, OPD teknis, serta instansi vertikal lainnya, Pemkab Manggarai Barat menargetkan peningkatan PAD yang tidak hanya signifikan, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.
Ke depan, keberhasilan Satgas ini akan menjadi barometer keseriusan daerah dalam membangun kemandirian fiskal di tengah keterbatasan transfer pusat yang semakin selektif.**
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan