LABUANBAJOVOICE.COM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Manggarai Barat melalui anggota fraksinya, Kanisius Jehabut, menyampaikan pemandangan umum yang tajam dan konstruktif dalam sidang paripurna pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025.
Dalam pernyataannya, Kanisius menyoroti berbagai kelemahan pengelolaan anggaran dan mengingatkan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap masyarakat kecil.
Kanisius menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen teknis, melainkan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat.
Ia menyayangkan bahwa hingga pertengahan tahun, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 32,18 persen dari target APBD Induk, bahkan mengalami penurunan target sebesar 11,79 persen dalam perubahan ini.
“Ini menunjukkan bahwa potensi riil belum digarap serius. Pemerintah daerah jangan hanya menurunkan target di atas kertas untuk menyeimbangkan anggaran, tetapi harus melakukan terobosan nyata di lapangan,” tegas Kanisius.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menyoroti buruknya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 2,01 persen per 30 Juni 2025.
Menurut anggota DPRD Manggarai Barat asal daerah pemilihan (Dapil) 1 itu, angka ini memperlihatkan lemahnya kapasitas perencanaan dan eksekusi program yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Kami tidak ingin belanja diarahkan demi kepentingan politik. Rasionalisasi belanja harus disertai analisis manfaat, bukan hanya pemangkasan semata,” ungkapnya.
Fraksi Gerindra menuntut agar alokasi anggaran difokuskan pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta mendukung program-program nasional seperti ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan makan bergizi gratis.
Selain itu, politisi Gerindra Manggarai Barat itu menyoroti problematika kebijakan mutasi dan penempatan guru P3K yang dinilai serampangan dan tidak berbasis data kebutuhan riil sekolah.
“Penempatan yang keliru bisa mengakibatkan kekosongan pengajar dan menurunkan mutu pendidikan. Fraksi Gerindra mendesak evaluasi menyeluruh berbasis objektif dan data,” tandasnya.
Fraksi Gerindra juga mendesak agar penyertaan modal ke PERUMDA Bidadari diarahkan ke sektor-sektor produktif, bukan hanya pengelolaan parkir. Unit usaha daerah didorong untuk masuk ke sektor pangan, logistik, hingga kemitraan dengan UMKM.
“Kami akan mendukung yang benar, mengoreksi yang keliru, dan mengawal agar anggaran benar-benar kembali ke rakyat.” tutupnya.
Tinggalkan Balasan