Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp LabuanBajoVoice.Com
+ Gabung
Selain itu, ia juga berikan saran kepada Kementerian Pertanian RI untuk beri waktu yang cukup di kabupaten untuk melakukan peng input an data di E-RDKK dan beri kebebasan pada dinas pertanian kabupaten melakukan perubahan E-RDKK nya dalam batas yang diperbolehkan oleh Permentan, menyesuaikan dengan kemampuan pendataan masing-masing kabupaten.
Hingga Juni 2024, tambahnya, masih banyak kartu tani yang belum disalurkan oleh bank kepada petani, sehingga petani tidak bisa menebus jatah pupuk bersubsidinya.
“Dari hasil pengamatan Satgassus dan berdasarkan persepsi petani di NTT akan kartu tani. Maka Satgassus menyarankan untuk tahun depan, penebusan pupuk bersubsidi di NTT cukup menggunakan satu mekanisme yaitu penebusan dengan menggunakan KTP,” pesan Hotman.
Ia juga katakan, masih belum terdistribusinya secara merata keberadaan kios. Bahkan ada petani yang harus menebus pupuk dengan jarak lebih kurang 80 km. Untuk itu, menurut dia, Satgassus menyarankan pada Kementerian Pertanian RI untuk mengatur dalam petunjuk teknis jarak maksimum keberadaan kios dari petani.
