“Dengan data yang valid, maka tidak ada tawar-menawar lagi terkait retribusi atau kewajiban mereka. Saya mau mereka masuk di bawah laut, di dalam gua, atau di atas pohon, kalau itu menyangkut kewajiban, mutlak harus pakai digitalisasi. Tidak ada tawar-menawar lagi,” tegasnya.

Lebih jauh, Bupati Endi menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan perubahan menyeluruh terhadap budaya kerja, dari sistem konvensional menuju sistem berbasis data.

Menurutnya, kerja berbasis data bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak dalam tata kelola pemerintahan modern.

“Kita harus bekerja berbasis data, ini tidak ada tawar-menawar lagi. Pelaporan harus rutin. Kalau kita tidak punya data, pasti bablas (terlambat/terlewat),” tegasnya.

Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah sebagai salah satu penyebab utama tidak optimalnya pengelolaan data.

“Penyebabnya karena tidak ada koordinasi dan tidak ada pengelolaan. Jika koordinasi tidak berjalan, biar data ada, pasti tidak akan terinput,” tambahnya.