LABUANBAJOVOICE.COM – Pengembangan Camino de Flores: The Sacred Journey of Flores berpotensi membuka peluang usaha baru bagi masyarakat di sepanjang jalur wisata Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Program yang didukung Kementerian Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) ini dirancang sebagai pola perjalanan wisata jalan kaki yang menghubungkan situs religi, desa wisata, lanskap alam, dan tradisi budaya masyarakat.
Berbeda dari pola kunjungan yang berpusat pada destinasi populer, Camino de Flores mendorong wisatawan menjelajahi sejumlah wilayah di Flores melalui pengalaman perjalanan yang lebih mendalam.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan program ini diarahkan untuk memperluas persebaran kunjungan wisatawan yang selama ini cenderung terkonsentrasi di Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo.
“Camino de Flores hadir sebagai bentuk pola perjalanan (travel pattern) baru yang strategis, mengingat kunjungan wisatawan selama ini cenderung terkonsentrasi di Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo.” ujar Menteri Pariwisata, Selasa (13/10/2026).
Pemerataan tersebut penting karena aktivitas pariwisata tidak hanya membutuhkan destinasi yang menarik, tetapi juga rantai usaha lokal yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan.
Inisiator Camino de Flores, Mari Elka Pangestu, berharap pola perjalanan ini mendorong wisatawan tinggal lebih lama dan membelanjakan uangnya langsung di desa-desa yang dilalui.
“Melalui konsep yang kita kembangkan, yaitu wisata berjalan kaki melewati berbagai keindahan alam, budaya, dan situs-situs religi, diharapkan memberikan pengalaman (experience) yang berbeda dan lebih mendalam.” ujar Mari Elka.
Konsep tersebut membuka peluang keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengelola homestay, perajin tenun ikat, penyedia kuliner tradisional, serta pemandu wisata lokal.
Wisatawan yang berjalan kaki membutuhkan tempat beristirahat, makanan, minuman, penginapan, transportasi pendukung, dan informasi mengenai sejarah maupun budaya setempat.
Kebutuhan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan tambahan apabila masyarakat memperoleh kesempatan untuk menyediakan barang dan jasa secara langsung.
Meski demikian, peluang ekonomi tidak otomatis menjadi kesejahteraan. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai jadwal perjalanan, perkiraan kebutuhan wisatawan, standar pelayanan, akses promosi, dan mekanisme kerja sama dengan penyelenggara tur.
Pelibatan usaha lokal sejak tahap perencanaan juga penting agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati operator perjalanan atau penyedia jasa dari luar wilayah.
Kementerian Pariwisata dan BPOLBF menyiapkan proyek percontohan Camino de Flores Etape Tengah pada 23–27 Oktober 2026.
Sekitar 70 peserta dari komunitas karitatif dijadwalkan menempuh rute Bajawa–Nagekeo–Ende sepanjang kurang lebih 70 kilometer.
Selain menjadi perjalanan spiritual, kegiatan ini akan memperkenalkan sejarah, kebudayaan, dan kehidupan masyarakat di sepanjang rute.
Camino de Flores juga mengintegrasikan penggalangan dana untuk mendukung renovasi rumah sakit, gereja, sarana budaya dan pariwisata, serta penyediaan sanitasi dan akses air bersih.
Pengembangan tersebut dapat mempertemukan kepentingan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pelaksanaan di lapangan memerlukan kesiapan jalur, fasilitas sanitasi, pengelolaan sampah, layanan kesehatan, serta prosedur keselamatan peserta.
Keberadaan fasilitas pendukung juga menentukan apakah jalur tersebut dapat dikembangkan menjadi produk wisata yang berkelanjutan setelah proyek percontohan selesai.
Plt. Direktur Utama BPOLBF, Andhy MT Marpaung, menilai Camino de Flores dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan lokal melalui pengalaman wisata yang lebih mendalam.
“Camino de Flores menjadi momentum untuk memperkenalkan Flores melalui pengalaman perjalanan yang lebih mendalam, dengan menjadikan masyarakat dan kekayaan lokal sebagai bagian utama dari pengalaman tersebut.” kata Andy.
Setelah Etape Tengah, pengembangan Camino de Flores direncanakan mencakup Etape Barat dengan rute Labuan Bajo–Ruteng dan Etape Timur dengan rute Maumere–Larantuka.
Rencana tersebut berpotensi menghubungkan lebih banyak destinasi serta memperluas kesempatan bagi pelaku pariwisata di berbagai kabupaten.
Dari sisi pengembangan produk, setiap etape membutuhkan identitas yang kuat, informasi rute yang mudah diakses, promosi terpadu, serta koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola destinasi, komunitas, dan pelaku usaha.
Pemerintah Provinsi NTT juga membuka peluang pengembangan pola serupa di wilayah lain.
“Kita bisa buat Camino de NTT. Jadi di Flores buat sendiri, Timor buat sendiri, Sumba buat sendiri sesuai dengan daya tarik, cerita dan keunikan masing-masing,” ujar Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.
Gagasan tersebut memperlihatkan peluang pengembangan wisata tematik berdasarkan karakter setiap wilayah, sekaligus menegaskan pentingnya pengelolaan destinasi sesuai kekhasan lokal.
Keberhasilan Camino de Flores perlu diukur melalui indikator yang lebih luas daripada jumlah peserta atau pemberitaan mengenai peluncurannya.
Indikator tersebut dapat mencakup lama tinggal wisatawan, jumlah usaha lokal yang terlibat, pendapatan yang berputar di desa, jumlah tenaga kerja yang memperoleh manfaat, serta kesinambungan kunjungan setelah kegiatan percontohan.
Ketersediaan data tersebut akan membantu pemerintah dan BPOLBF menilai apakah pola perjalanan ini benar-benar memperluas manfaat ekonomi ke wilayah yang sebelumnya belum memperoleh dampak optimal dari pariwisata.
Pada saat yang sama, pelestarian budaya dan lingkungan harus menjadi bagian dari pengelolaan rute agar peningkatan kunjungan tidak mengganggu kehidupan masyarakat maupun kelestarian destinasi.
Jika dikembangkan dengan perencanaan yang konsisten, Camino de Flores berpeluang menjadi salah satu alternatif pariwisata berkualitas di Flores, dengan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dan penerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi pariwisata.**
Tinggalkan Balasan