Kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap penganggaran pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di berbagai daerah, termasuk Manggarai Barat.
“Daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan fiskalnya yang disebut dengan PAD,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi turut dihadiri unsur Satgas Optimalisasi Pajak Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Yoanes Kardinto.
Kemudian, Dandim 1630/Manggarai Barat Letkol Inf Budiman Manurung, Danlanal Labuan Bajo Letkol Laut (P) Ardian Widjanarko Djajasaputra, Wakapolres Manggarai Barat Kompol Martinus Pake, serta Kepala KPP Pratama Ruteng Ikhsan.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah menegaskan arah kebijakan ke depan: penegakan regulasi sektor pariwisata berjalan seiring dengan penguatan PAD sebagai fondasi kemandirian fiskal di tengah dinamika kebijakan nasional.**
Tinggalkan Balasan