LABUANBAJOVOICE.COM – Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama berbagai pemangku kepentingan pusat dan daerah menggelar Kick Off Meeting Rencana Aksi Penguatan Rantai Pasok Pangan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo Flores.
Pertemuan yang berlangsung di The Jayakarta Suites Komodo pada Rabu (13/8/2025) ini menjadi langkah strategis memastikan ketersediaan, kualitas, dan stabilitas harga pangan di tengah tantangan iklim panas, tingginya biaya hidup, dan kebutuhan pasokan konsisten untuk menunjang pariwisata.
Plt Direktur Utama BPOLBF, Dwi Marhen Yono, menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah pilar penting keberlanjutan pariwisata di NTT.
“BPOLBF memiliki dua fungsi utama: koordinasi dan promosi daya tarik wisata di wilayah Floratama (Flores, Alor, Lembata, dan Bima), serta fungsi otoritatif mengelola kawasan pariwisata seluas 400 hektar, dengan 129 hektar sudah bersertifikat HPL. Kami akan mengembangkan lima hektar untuk agrowisata agar pariwisata dan pangan saling menopang,” jelasnya.
Marhen mengapresiasi langkah KADIN Labuan Bajo yang berencana mendatangkan asosiasi farming untuk benchmarking peternakan ayam petelur, guna memperkuat pasokan telur bagi hotel dan restoran.
Staf Ahli Kemenko Bidang Pangan, Sugeng Sahli, menekankan pentingnya pembentukan Satgas Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP) di Manggarai Barat sebagai bagian dari manajemen risiko lintas sektor.
“Instruksi Presiden Nomor 9 harus diimplementasikan dengan koordinasi solid. Dinas Koperasi bisa memimpin, didukung Asisten II dan Bappeda, dan hasilnya diintegrasikan ke RPJMD agar berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan siap mendukung tata kelola pangan berbasis neraca pangan dan pola distribusi terintegrasi dengan memanfaatkan data jembatan timbang dari Kementerian Perhubungan. Bapanas juga membuka peluang percepatan penguatan KDMP, menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta menjajaki pembentukan BUMD pangan.
Perwakilan Pemkab Manggarai Barat, Beni Jegambut, menegaskan pentingnya neraca pangan per komoditas.
“Setiap kabupaten wajib memiliki data neraca pangan yang akurat untuk merencanakan distribusi dan mengantisipasi lonjakan harga,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, peserta rapat akan melakukan kunjungan lapangan ke Parapuar untuk meninjau lahan yang akan dikembangkan menjadi kawasan agrowisata.
BPOLBF optimistis bahwa kolaborasi lintas sektor ini akan memperkuat rantai pasok pangan, mendukung ketahanan pangan, serta menopang pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo Flores.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kemenko Pangan, Bapanas, Kementerian Pariwisata RI, Pemkab Manggarai Barat, BULOG Labuan Bajo, dan KADIN Labuan Bajo.**
Tinggalkan Balasan