“Ada sejumlah persoalan serius, mulai dari kelangkaan BBM, meningkatnya insiden kapal tenggelam, praktik penipuan oleh pelaku wisata ilegal, hingga kebijakan pengaturan carrying capacity yang berdampak pada pembatasan jumlah kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo,” tegasnya.
Ia menilai lemahnya pengawasan turut membuka ruang bagi pelaku wisata ilegal beroperasi tanpa standar keselamatan memadai.
Sementara itu, Ketua Persatuan Penyelam Profesional Komodo (P3Kom), Marselinus Betong, menegaskan bahwa pengaturan carrying capacity tidak dapat disamaratakan antara wisata darat dan perairan karena perbedaan karakteristik serta tingkat risiko.
“Pengaturan carrying capacity tidak dapat disamaratakan antara aktivitas wisata darat dan aktivitas wisata perairan, karena memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda,” kata Marselinus.
Ia mendorong kebijakan berbasis kajian ilmiah agar keselamatan dan kelestarian tetap terjaga tanpa mematikan usaha lokal yang patuh aturan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT dari Fraksi NasDem, Kristine S. Pati, mengapresiasi peran Sekber sebagai wadah strategis kolaborasi asosiasi dan pemerintah daerah.
Tinggalkan Balasan