Anggota DPRD Mabar Kecam PLN: Janji Penerangan Listrik di Pacar Hanya Bohong!

LABUANBAJOVOICE.COM – Anggota DPRD Manggarai Barat (Mabar) dari Partai PDIP, Lazarus Pen, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap kinerja PT PLN (Persero) terkait program penerangan listrik di Kecamatan Pacar. Dalam keterangannya usai rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Mabar, Rabu (9/4/2024), Lazarus dengan tegas menyatakan bahwa PLN telah berbohong kepada masyarakat setempat.

“Bisa dikatakan PLN bohong. Bisa juga dikatakan bohong. Bohong terhadap masyarakat,” tegas Lazarus. Ia menyoroti janji-janji PLN yang tak kunjung terealisasi, mengatakan bahwa baik pemerintah daerah maupun DPRD telah bernegosiasi dengan PLN, namun hanya mendapatkan janji-janji kosong.

Kecamatan Pacar, yang terdiri dari 13 desa, masih jauh dari merata dalam hal akses penerangan listrik. Beberapa desa dan kampung masih terendam kegelapan, menggunakan penerangan seadanya seperti pelita dan lampu semprong, sementara yang mampu secara finansial menggunakan genset.

Menurut Lazarus, desa-desa yang masih kekurangan penerangan yaitu Desa Romang. Desa ini sama sekali belum ada pemasangan lampu penerangan. Kemudian Desa Benteng Dope. Ada satu kampung di desa ini yang perbatasan dengan Desa Romang belum terlayani.

Lebih lanjut, ia menambahkan, Desa Kombo, ada Kampung Beong, Kampung Besar, dan Kampung Sar, belum mendapatkan penerangan. Kemudian Desa Pacar, Kampung Purek belum teraliri listrik. Desa Loha juga ada Kampung Tanggar dan Lobo masih gelap gulita.

Sementara, Desa Waka, kata Lazarua, ada aktivitas penggalian atau pembangunan yang sampai saat ini juga belum ada dialiri listrik. Pembangunan sudah ada.

Ketiadaan penerangan yang memadai berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya sektor pendidikan. Lazarus menekankan bahwa kebijakan pendidikan berbasis digital memerlukan infrastruktur listrik yang memadai. Tanpa penerangan yang stabil, akses teknologi pendidikan dan informasi menjadi terhambat, berdampak besar pada kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Lazarus berharap agar permasalahan ini menjadi agenda utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) mendatang di tingkat kabupaten.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat telah mendesak agar masalah ini segera terselesaikan, namun peran DPRD terbatas pada upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan pengambilan keputusan kebijakan.

“Pada saat Musrembang, masyarakat mendesak karena sudah dua tahun mereka dijanjikan. Kami sebagai DPR sama niatnya seperti masyarakat, supaya segera dilakukan penerangan. Tetapi kemampuan kami adalah berjuang, bukan memutuskan,” jelasnya.

Lazarus menambahkan bahwa perwakilan masyarakat telah menemui pihak PLN, baik yang swasta maupun milik pemerintah, namun jawabannya selalu sama: “nanti.” Program penerangan yang dijanjikan sebagai program pusat seharusnya telah selesai pada tahun 2024, namun hingga kini belum terealisasi.

Kekecewaan masyarakat terhadap janji-janji PLN yang tak kunjung ditepati sangat besar. Meskipun menghadapi berbagai kendala, Lazarus Pen menegaskan bahwa perjuangan untuk mendapatkan penerangan layak akan terus dilakukan.

Ia berharap agar pemerintah Manggarai Barat lebih serius memperhatikan kepentingan dasar masyarakat, termasuk akses penerangan yang memadai, demi peningkatan kualitas hidup dan akses pendidikan yang lebih baik.

Isu penerangan di Kecamatan Pacar menjadi prioritas penting yang perlu segera ditindaklanjuti. Masyarakat berharap Musrembang dan negosiasi lanjutan dengan PLN akan menghasilkan solusi nyata, agar masa depan mereka lebih terang dan berkualitas.

Penulis: Hamid