LABUANBAJOVOICE.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat bersama Tim Media Sosial dan Juru Bicara (Jubir) dari 39 Perangkat Daerah di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (10/9/2025) pagi.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Prisila Q. Parera.
Agenda rapat membahas peran jubir di masing-masing perangkat daerah sebagai pusat rujukan informasi publik, mekanisme respon cepat terhadap isu strategis, hingga optimalisasi media sosial untuk menyebarkan program dan capaian kinerja pemerintah.
Dari rapat tersebut disepakati pembentukan grup koordinasi WhatsApp serta pelaksanaan pelatihan singkat bagi tim media sosial dan jubir.
“ASN yang menjadi jubir harus memiliki kemampuan menulis dan menggambarkan informasi dengan jelas, agar masyarakat dapat menangkap pesan yang disampaikan dengan mudah,” tegas Gubernur Melki dalam arahannya.
Melki menekankan bahwa penulisan berita di era digital menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan sudut pandang bisa ditangkap masyarakat dengan cara berbeda.
Karena itu, setiap perangkat daerah harus menyesuaikan cara penyampaian informasi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Pemilihan sudut pandang sangat penting. Jangan sampai pesan yang ingin disampaikan justru ditafsirkan salah oleh publik,” kata Melki.
Siang harinya, kegiatan dilanjutkan dengan Pelatihan Penulisan Berita dan Konten Media Sosial. Narasumber yang hadir antara lain Marius Jelamu (pensiunan ASN, mantan Karo Humas dan Protokol, serta Staf Ahli Gubernur NTT), Frans Sarong (mantan jurnalis senior Kompas), dan Jhon Seo (jurnalis senior NTT).
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan tim dalam menyampaikan informasi secara jelas, akurat, mudah dipahami, menggunakan diksi tepat, dan tidak menyinggung pihak manapun.
Dengan keberadaan Tim Media Sosial dan Jubir ini, Pemprov NTT berharap penyampaian informasi program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan konsisten.
Selain itu, tim ini juga memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, mendorong transparansi, serta membangun citra positif pemerintah di mata masyarakat. **
Tinggalkan Balasan