Yakines dan MSF Gelar FGD di Labuan Bajo, Dorong Partisipasi Orang Muda dalam Kebijakan Pangan

LABUANBAJOVOICE.COM –  Konsorsium Pangan Bernas melalui Yayasan Komodo Indonesia Lestari (Yakines) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Multi Stakeholder Forum (MSF) Kabupaten Manggarai Barat, Kamis 06 Maret 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan kerangka kontrol kebijakan pangan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya orang muda, dalam mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

FGD yang berlangsung di meeting room La Moringa, Kompleks Pasar Baru, Labuan Bajo, dihadiri oleh berbagai perwakilan perangkat daerah yang tergabung dalam MSF. Mereka membahas berbagai tantangan dan peluang dalam sistem pangan daerah serta mencari titik temu antara program pemerintah dan inisiatif masyarakat.

Ferdy Manu, perwakilan dari Yakines, menegaskan bahwa tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk menyusun kerangka kontrol kebijakan pangan yang memungkinkan masyarakat, terutama orang muda, berperan lebih aktif dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pangan di Manggarai Barat.

“Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan masukan terkait kerangka kontrol dan partisipasi orang muda dalam kebijakan sistem pangan. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Ferdy.

Dalam sesi diskusi, setiap perwakilan dari perangkat daerah diberi kesempatan untuk memaparkan program dan kebijakan terkait sistem pangan yang telah atau akan mereka jalankan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi sinergi antara program pemerintah dan strategi yang dirancang oleh MSF.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Manggarai Barat, Theresia Yunita, menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan kebijakan pangan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.

“Dengan adanya kerangka kontrol kebijakan pangan oleh masyarakat dan orang muda, diharapkan akan ada dampak positif, seperti identifikasi kebutuhan pangan secara lebih akurat, pengelolaan pangan yang lebih efektif, serta pemantauan dan evaluasi yang lebih partisipatif,” ungkapnya.

Theresia juga menyoroti peran teknologi dan media dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan platform digital dapat menjadi sarana efektif bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi implementasi kebijakan pangan di daerah mereka.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Manggarai Barat, yang juga merupakan Koordinator Komisi 3 MSF, Ferdy Jemaun, mengusulkan agar MSF dan Yakines memanfaatkan berbagai platform media yang telah tersedia di Diskominfo untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.

Beberapa sistem yang dapat digunakan antara lain:

1. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) – Sebuah platform untuk menyampaikan informasi publik dari badan pemerintahan kepada masyarakat. Jika ada informasi yang belum tersedia, publik bisa mengajukan permohonan.
2. SP4N Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) – Layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat yang dapat diakses secara online, memungkinkan warga untuk menyampaikan masukan terkait kebijakan pangan dan layanan publik lainnya.
3. Media Sosial dan Portal Berita – Diskominfo juga mengelola berbagai kanal media seperti InfoMabar, Facebook, YouTube, Instagram, dan Radio RSPD, yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi kebijakan pangan serta menampung masukan masyarakat.

“Kami menawarkan semua media ini kepada MSF dan Yakines agar bisa digunakan oleh masyarakat dan orang muda sebagai saluran dalam melakukan kontrol kebijakan pangan,” ujar Ferdy Jemaun.

Menanggapi hal ini, Pimpinan Yakines, Ferdi Manu, menyampaikan apresiasi atas tawaran tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan penggunaan platform media tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dan orang muda untuk memilih saluran komunikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kegiatan FGD ini akan berlangsung selama dua hari. Jika hari pertama lebih fokus pada diskusi bersama MSF, maka hari kedua akan menghadirkan perwakilan orang muda dari sepuluh desa dampingan Pangan Bernas dan MSF Manggarai Barat.

Diharapkan, dengan adanya sesi ini, aspirasi dan perspektif orang muda dapat lebih terakomodasi dalam perumusan kebijakan pangan di Kabupaten Manggarai Barat.

Kesimpulan dari kedua hari diskusi ini akan menjadi bahan utama dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pangan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Penulis: Hamid