LABUANBAJOVOICE.COM – Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, S.E., mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membenahi tata kelola serta menggalakkan kampanye keselamatan berlayar sebagai fondasi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Publik Audience Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Berlayar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kamis (12/02).
Kegiatan ini digelar oleh Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran pada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat maritim terhadap pentingnya keselamatan dan keamanan pelayaran.
Bupati Endi menegaskan kegiatan tersebut tidak boleh sekadar seremoni, melainkan menjadi langkah awal memperkuat sinergitas lintas sektor guna menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan wisatawan yang berlayar di perairan Manggarai Barat.
Menurutnya, kebanggaan sejati industri pariwisata bukan terletak pada jumlah kunjungan, melainkan pada kemampuan memberikan jaminan keselamatan sejak wisatawan tiba, beraktivitas, hingga kembali ke daerah asal.
“Mari kita jaga bersama agar kebanggan ini tidak hanya sesaat tapi berlanjut sampai dengan anak cucu cicit kita dengan prinsip tidak akan berkesudahan, tidak bosan,” ucapnya.
“Maka dari itu sangat berharap bahwa mari kita bersinergi, berkolaborasi, kita bekerja bersama dan sama sama kerja, kita tinggalkan bahwa sektor ini jadi kewenangan pemerintah daerah, provinsi dan pusat, mari kita melebur dan satu hati kita urus rakyat yang ada di negeri ini,” tambahnya.
Berkaca pada sejumlah musibah kapal wisata di Labuan Bajo, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama Forkopimda dalam rapat pada Senin, 9 Februari 2026 sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pariwisata Bahari.
Satgas ini melibatkan unsur pemerintah daerah, Forkopimda, serta instansi vertikal di Labuan Bajo.
Satgas bertugas memitigasi dan membenahi berbagai kekurangan dalam proses pelayaran wisata di perairan Labuan Bajo dan kawasan Taman Nasional Komodo.
“Sehingga tidak ada lagi anggapan ini murni kerja KSOP. Kita jadikan rangkaian peristiwa yang kemarin adalah guru yang terbaik. Sekaligus ini bagian dari mitigasi agar hak hal yang kasat mata yang jadi hambatan dari seluruh rangkaian proses berwisata maupun pulang dan pergi yang melintasi perairan yang kurangnya akan dibenahi lewat tim satgas,” kata Bupati Edi.
Ia juga meminta pemilik kapal memastikan ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan, serta menempatkan keselamatan penumpang di atas kepentingan komersial.
“Orientasi kita bukan mengejar penumpang kita full tapi setiap yang ikut berlayar bersama kapal kita bagaimana memberi kepastian yang ada dalam kapal selamat dan saya yakin ini bisa,” ujarnya.
Bupati Endi mengungkapkan pada 2025 tercatat 46.423 pergerakan kapal wisata di perairan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo dengan jumlah wisatawan mencapai 543.956 orang. Beberapa insiden kecelakaan bahkan menelan korban jiwa.
Ia menegaskan perlunya perbaikan tata kelola keselamatan secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
“Mari kita perbaiki soal tata kelola, tidak hanya di otoritas yang paling penting itu adalah kita. Kalau kita mampu menyuguhkan yang terbaik keselamatan adalah hal yang hakiki atas seluruh pelayanan kita maka orang akan meninggalkan wisata di tempat lain dan beralih ke kita,” ucapnya.
Dalam forum tersebut, Bupati menegaskan sejumlah poin hasil rapat Forkopimda, antara lain: nahkoda tidak memaksakan berlayar saat cuaca buruk; ketersediaan dan fungsi alat keselamatan seperti life jacket, sekoci dan APAR; serta penguatan sinergi antara pemerintah, KSOP dan pelaku usaha untuk mencegah kecelakaan sebelum terjadi.
Setiap kapal wisata yang berlayar juga wajib menyertakan pernyataan menggunakan travel agent terdaftar dalam database Pemkab Manggarai Barat. Kapal pariwisata didefinisikan sebagai kapal berkapasitas 175 GT, serta dilarang berlayar di atas pukul 18.00 WITA.
Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran, Capt. Hendri Ginting, menyatakan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas memiliki aktivitas pelayaran sangat tinggi, baik kapal wisata maupun kapal penumpang, perintis dan nelayan.
“Dibalik potensi yang besar ini, keselamatan adalah tanggungjawab bersama operator kapal, awak, pengguna jasa, otoritas nelayan hingga masyarakat yang terlayani,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Menteri Perhubungan yang dibacakan, seluruh syahbandar dan jajaran Dirjen Perhubungan Laut diinstruksikan meningkatkan pengawasan, memperketat pemeriksaan kelaiklautan kapal (ramp check), serta tidak memberikan izin berlayar bagi kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan.
Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan bantuan berupa 753 unit life jacket, 29 life buoy, 1.072 pas kecil, 707 buku pelaut merah, 400 set APD, 65 unit APAR, 200 buku Basic Safety Training, serta 80 paket sembako bagi nahkoda dan nelayan.
Forum diskusi menghadirkan narasumber dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kenavigasian, BMKG, Kantor SAR Maumere, serta AMSAT Internasional.
Hadir pula unsur Forkopimda Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai Barat, Kepala KSOP se-NTT, Kepala UPP, asosiasi pelaku wisata, koperasi TKBM, serta para nahkoda kapal.
Langkah kolaboratif ini menjadi fondasi penguatan sistem keselamatan pelayaran di Labuan Bajo guna memastikan keberlanjutan pariwisata bahari yang aman, profesional, dan berdaya saing global.**
Tinggalkan Balasan