Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara desa dan pemerintah daerah terkait status kewenangan jalan, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengusulan program.
Politisi muda itu juga turut mengkritisi ekspektasi publik yang belum sepenuhnya selaras dengan kondisi riil anggaran pemerintah saat ini.
Ia meminta masyarakat tetap bersabar sembari terus mengawal aspirasi secara berjenjang.
“Kami di DPRD hanya mengawal dan menyampaikan aspirasi. Nanti pemerintah yang menentukan skala prioritas. Semua masukan bapak ibu tetap kami bawa dan perjuangkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Tiwu Nampar, Muhamat Sutar, mengingatkan masyarakat untuk menjaga persatuan serta bijak menyikapi persoalan tanah yang dinilai sensitif dan berpotensi konflik.
“Saya ingatkan, selama manusia masih ada di bumi, masalah tanah tidak akan pernah selesai. Karena itu kita harus hati-hati dan jujur dalam menyikapi persoalan ini,” kata Muhamat Sutar.
Ia juga menyoroti fenomena sosial baru di masyarakat, termasuk maraknya praktik perjudian online yang dinilai merusak tatanan ekonomi keluarga.
Tinggalkan Balasan