Ia menegaskan, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional berdampak langsung pada ruang fiskal daerah, sehingga diperlukan pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam sesi dialog, isu status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) menjadi perhatian utama masyarakat.
Hasanudin menyampaikan kabar terbaru terkait proses pembebasan HPL di wilayah selatan Manggarai Barat.
“Dalam waktu dekat SK itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi keraguan masyarakat terkait status tanah tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena itu akan dibebaskan. Ini bukan lagi asumsi, tapi sudah fakta, tinggal menunggu proses administrasi terakhir,” tegasnya.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan mendesak terkait akses jalan dan air bersih.
Hasanudin mengakui bahwa pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi prioritas, namun pelaksanaannya terkendala kondisi anggaran.
“Semua usulan akan kami catat dan kawal. Tapi perlu dipahami, kondisi keuangan negara belum stabil, sehingga banyak program belum bisa direalisasikan tahun ini. Kita harapkan bisa terakomodir pada tahun berikutnya,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan