LABUANBAJOVOICE.COM – Kegiatan reses DPRD Kabupaten Manggarai Barat Masa Sidang I Tahun 2025–2026 di Desa Nampar Macing, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Senin (22/12/2025), berubah menjadi ruang terbuka penyampaian kegelisahan publik.
Mulai dari keterisolasian wilayah, krisis listrik dan akses jalan, minimnya alat kesehatan (alkes) serta obat-obatan dan juga ketiadaan dokter di Puskemas Desa Golo Leleng.
Hingga kekhawatiran atas hak pengelolaan lahan (HPL) dan aktivitas tambang, mengemuka dalam forum yang dihadiri langsung anggota DPRD Manggarai Barat dari Partai Perindo, Hasanudin.
Reses yang digelar di Kantor Desa Nampar Macing ini dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Nampar Macing, Zakarias Sudirman.
Pada kesempatan itu, ia menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal DPRD, melainkan momentum moral dan emosional antara wakil rakyat dan masyarakat.
“Jadi reses itu kalau bahasa kita boleh bilang pulang kampung, di mana tempat mereka dilahirkan sebagai seorang politik. Ketika beliau memilih wilayah kita, Desa kita, untuk tempat resesnya, itu berarti Desa kita ini sudah ada di hatinya,” ujar Zakarias.
Zakarias menegaskan, masyarakat berharap reses dilakukan langsung di desa agar wakil rakyat dapat melihat dan mendengar secara nyata kondisi warga, bukan sekadar pertemuan di ruang tertutup atau lokasi seremonial.
“Reses ini mau mendengar langsung apa kebutuhan kita di masyarakat, apa yang menjadi unek-unek supaya kita sampaikan secara langsung,” tambahnya.
Anggota DPRD Manggarai Barat dari Partai Perindo sekaligus Ketua DPD Perindo Manggarai Barat, Hasanudin, menegaskan bahwa pelaksanaan reses merupakan amanat undang-undang yang wajib dijalankan oleh anggota DPRD.
“Kami wajib turun reses untuk mengunjungi desa-desa dan bertemu langsung dengan masyarakat. Momentum ini jangan disia-siakan karena jarang sekali kita bisa berkumpul seperti ini,” ujar Hasanudin.
Ia menyampaikan bahwa dirinya adalah utusan rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I dan hadir untuk mendengar serta menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Saya ini adalah perwakilan dari Bapak Ibu semua. Kesempatan ini silakan dimanfaatkan untuk menyampaikan harapan dan keluhan,” katanya.
Namun, Hasanudin juga menyampaikan kondisi objektif keuangan daerah yang sedang tidak stabil akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Kondisi daerah kita saat ini memang tidak stabil. Bukan hanya di Manggarai Barat, tapi hampir di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemangkasan dana transfer pusat berdampak signifikan terhadap APBD Manggarai Barat, termasuk penghapusan hampir seluruh belanja fisik.
“Untuk belanja fisik tahun depan, saya hitung-hitung hanya sekitar Rp2 miliar saja, sementara Manggarai Barat punya hampir 164 desa. Ini kondisi yang sangat berat,” ungkapnya.
Hasanudin menambahkan, prioritas anggaran daerah saat ini tersedot pada pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu dan pembiayaan Pilkades serentak tahun 2026 yang seluruhnya dibebankan ke daerah.
“Kami harus jujur, kami tidak bisa banyak berjanji. Tapi aspirasi Bapak Ibu pasti kami catat dan kami suarakan di Paripurna dan rapat internal DPRD,” tegasnya.
Tokoh masyarakat Nampar Macing, Theodorus Usu, menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi warga, khususnya di dusun-dusun terpencil.
“Akses kendaraan roda empat dan roda dua sangat sulit, terutama ke Dusun Tado. Selain itu, ada sekolah yang sangat membutuhkan listrik, tapi belum terjangkau jaringan PLN,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti persoalan Pustu yang telah dinaikkan statusnya menjadi Puskesmas, namun belum didukung tenaga medis dan fasilitas yang memadai.
“Bangunannya sudah ada, tapi dokter, alat kesehatan dan obat-obatan serta fasilitas lainnya belum tersedia,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, terkait layanan kesehatan, Hasanudin menegaskan akan membawa persoalan Puskesmas ke rapat Paripurna dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Manggarai Barat.
“Tidak ada artinya bangun Pustu atau Puskesmas kalau tidak ada dokter dan obat-obatan. Ini soal kemanusiaan,” tegasnya.
Reses ini menegaskan bahwa di tengah keterbatasan fiskal dan efisiensi anggaran nasional, desa-desa di Manggarai Barat masih menghadapi persoalan mendasar yang menuntut keberpihakan kebijakan, pengawalan politik, dan keberanian menyuarakan kepentingan rakyat secara berkelanjutan.**
Tinggalkan Balasan