Pada kesempatan itu, Hasanudin mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Hal ini, kata dia, berdampak signifikan pada kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan, khususnya infrastruktur.
“Saat ini kondisi keuangan daerah sangat terbatas. Banyak program fisik tertunda karena anggaran berkurang drastis, bahkan dana transfer pusat turun, kalau tidak salah dari sekitar Rp1,3 triliun menjadi sekitar Rp800-an miliar,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagian besar anggaran daerah kini terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat sempit.
“APBD kita saat ini lebih banyak untuk belanja wajib seperti gaji pegawai. Sementara kebutuhan masyarakat di desa masih sangat banyak,” katanya.
Selain itu, kebijakan nasional seperti program prioritas pemerintah turut mempengaruhi distribusi anggaran hingga ke daerah.
Meski dihadapkan pada keterbatasan, Hasanudin mendorong masyarakat untuk mengembangkan ekonomi produktif berbasis potensi lokal.
Tinggalkan Balasan