LABUANBAJOVOICE.COM – Badan Peduli Taman Nasional Komodo dan Perairan Sekitarnya menggelar rapat koordinasi (rakor) multipihak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Senin (18/2/2026).
Forum ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola dan pelestarian Taman Nasional Komodo (TNK) melalui kolaborasi lintas sektor dan skema pendanaan berkelanjutan.
Rakor menghadirkan unsur pemerintah, pengelola kawasan, pelaku usaha, akademisi, hingga otoritas pelabuhan dan meteorologi.
Agenda utama mencakup optimalisasi pengelolaan TNK, penerapan kuota kunjungan, peningkatan keselamatan pelayaran wisata, serta wacana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) bagi Balai TNK.
Ketua Badan Peduli Taman Nasional Komodo dan Perairan Sekitarnya, Pater Marselinus Agot, SVD, menegaskan badan ini dibentuk untuk memperluas partisipasi publik dalam pengelolaan kawasan konservasi kelas dunia tersebut.
Dalam forum itu ia menekankan tiga pilar pariwisata berkualitas: ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.
“Misi kami memfasilitasi kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi dalam menjalankan pelestarian Taman Nasional Komodo dan sekitarnya,” kata Pater Marsel.
Menurutnya, pelestarian tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan. Badan ini telah menjalankan sejumlah program konkret, antara lain penanaman mangrove di Lenteng, perbaikan pustu dan sekolah di Kerora, serta pembangunan jembatan penghubung Kerora–Wae Rebo.
Selain itu, pihaknya mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat pesisir bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), termasuk dukungan permodalan UMKM, pengelolaan sampah, dan penyediaan air minum bersih.
Langkah tersebut dinilai sebagai pendekatan jangka panjang agar konservasi berjalan seiring peningkatan kesejahteraan warga sekitar kawasan.
Sementara, Kepala BTNK, Hendrikus Rani Siga, memastikan hingga kini tidak ada rencana penutupan kunjungan wisatawan ke TNK.
Ia menyoroti dinamika lalu lintas kapal wisata yang tidak seluruhnya berangkat dari Labuan Bajo.
“Kenapa tidak saya tutup, karena ternyata untuk kapal-kapal wisata dari luar KSOP Labuan Bajo, seperti cruz dari Sape, Bali ada kemungkinan mereka langsung ke kawasan. Kami mau tidak mau tetap melakukan pelayanan,” kata Hendrikus.
Ia mengakui penerapan kuota kunjungan masih dalam tahap awal dan menuai beragam penilaian publik. Namun menurutnya, kebijakan tersebut harus dilihat dalam kerangka keberlanjutan.
Pilihan yang dihadapi, kata dia, adalah antara mendorong keuntungan ekonomi jangka pendek atau memastikan manfaat ekologis dan sosial dalam jangka panjang. Persoalan teknis yang muncul dalam implementasi kuota masih terbuka untuk didiskusikan bersama pemangku kepentingan.
Hendrikus juga mengungkapkan rencana pengajuan status BLU bagi BTNK kepada Kementerian Keuangan. Skema ini dinilai strategis agar pendapatan kawasan dapat dikelola lebih fleksibel dan kembali untuk peningkatan kualitas pengelolaan.
Ia mencontohkan, pada tahun sebelumnya pendapatan TNK mencapai sekitar Rp100 miliar, namun yang kembali langsung ke kawasan hanya sekitar Rp1 miliar.
“Kita berjuang BLU supaya keuangan yang tadi Rp100 juta bisa digunakan, bisa meningkatkan kualitas pengelolaan. Syukur-syukur kalau pemerintah punya kepentingan, mudah-mudahan ada bagi hasil atau kerja sama,” kata Hendrikus.
Menurutnya, kebutuhan ideal pengelolaan TNK berada di kisaran Rp60 miliar per tahun. Jika terdapat surplus, dana tersebut dapat diarahkan untuk kerja sama atau pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.
Perwakilan KSOP Labuan Bajo menyampaikan terdapat 812 kapal yang beroperasi di Labuan Bajo, dengan sekitar 400 kapal berbasis tetap di wilayah tersebut. Pada musim timur, jumlah kapal meningkat karena kedatangan armada dari Raja Ampat.
Sementara itu, Stasiun Meteorologi Komodo mengusulkan penambahan alat observasi cuaca maritim di titik-titik rawan kecelakaan dalam kawasan TNK.
Usulan tersebut telah disampaikan ke BMKG pusat sebagai langkah mitigasi risiko dan peningkatan keselamatan wisata bahari.
Kepala Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Andhy MT. Marpaung, mendorong agar promosi tidak hanya terfokus pada wisata bahari.
Ia menekankan pentingnya menjual potensi wisata daratan Flores sebagai alternatif ketika cuaca ekstrem menghambat aktivitas laut. Strategi ini dinilai mampu menjaga stabilitas kunjungan sekaligus memperluas distribusi manfaat ekonomi ke wilayah daratan.
Rakor ini menegaskan bahwa masa depan TNK bertumpu pada keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan.
Kolaborasi multipihak, penguatan regulasi kunjungan, peningkatan keselamatan, serta skema pendanaan yang adil menjadi kunci menjaga reputasi TNK sebagai destinasi super prioritas sekaligus kawasan konservasi kelas dunia.
Ke depan, efektivitas kebijakan kuota dan realisasi status BLU akan menjadi penentu arah pengelolaan TNK: apakah mampu menjawab tuntutan ekonomi tanpa mengorbankan daya dukung ekologis.**
Tinggalkan Balasan