Pj Gubernur NTT Andriko Hadir Penyerahan DIPA dan TKD Tahun 2025 di Istana Negara

LABUANBAJOVOICE.COM | Penjabat (Pj) Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025, serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024) lalu.

Acara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk mempercepat implementasi anggaran dan meningkatkan transparansi, serta efisiensi dalam pengelolaan belanja pemerintah di tahun 2025.

Kehadiran Pj Gubernur NTT menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung kebijakan nasional dalam mendorong pembangunan yang merata di daerah.

Presiden Prabowo dalam sambutannya menekankan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi menuju Indonesia maju, Indonesia makmur, dan Indonesia emas tahun 2045.

Lebih lanjut orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan, bahwa APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, namun dengan kehati-hatian.

“Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara pruden hati-hati, dan terencana dengan baik, ” ucap Presiden Prabowo.

“Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan,” pesan Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Dalam acara tersebut, diawali laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai alokasi anggaran untuk tahun 2025. Sri Mulyani pada saat memberikan laporan, ia mengatakan APBN 2025 merupakan APBN yang disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil Pemilu (Pemilihan Umum) 2024.

“Di dalam proses penyusunan, pemerintah bersama DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Presiden terpilih agar program pembangunan prioritas Presiden terpilih dapat diakomodasikan secara optimal dalam APBN 2025,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, melaporkan bahwa pengembangan katalog elektronik versi 6.0 akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh pengadaan barang jasa pemerintah.

Hal tersebut kata Luhut, dikarenakan seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak pembayaran sampai dengan pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.

“Selain itu pada e-katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” ujar Luhut.

Penulis: Riki Cowang