Pemkab Manggarai Barat Target Pengembangan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Tingkatkan PAD
Pemkab Manggarai Barat Target Pengembangan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Tingkatkan PAD

LABUANBAJOVOICE.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) bersama dinas-dinas terkait mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI).
Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Bupati Manggarai Barat (Mabar), Selasa (29/04/2025), dan diikuti oleh perwakilan dari wilayah Sulampua, Bali, Nusa Tenggara (NTB dan NTT), serta Kalimantan.
Rakorwil ini menjadi momentum strategis bagi seluruh pemerintah daerah untuk bertukar pengalaman, membahas tantangan serta merumuskan strategi percepatan digitalisasi keuangan daerah. P2DD merupakan salah satu inisiatif nasional yang bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan, serta memperkuat integrasi sistem keuangan daerah dengan sistem keuangan nasional.
P2DD secara khusus menitikberatkan pada penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yakni digitalisasi dalam transaksi pembayaran pajak, retribusi, serta pengeluaran anggaran pemerintah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, efisiensi layanan publik, dan pada akhirnya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala BAPENDA Manggarai Barat, Maria Yuliana Rotok, menyatakan komitmennya terhadap penerapan P2DD di Manggarai Barat.
“Melalui program P2DD ini, kami berharap Pemerintah Daerah dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan, mendorong elektronifikasi transaksi, dan yang paling penting, meningkatkan PAD Manggarai Barat,” tegas Maria Yuliana.
Sementara itu, Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT Cabang Labuan Bajo, Boy Reynaldo Nunuhitu, menegaskan dukungan penuh BPD terhadap program P2DD.
“Sebagai mitra pemerintah daerah, BPD NTT memiliki peran penting dalam menyediakan layanan digital banking dan mendukung penerapan QRIS untuk berbagai transaksi keuangan pemerintah daerah,” ujar Boy Reynaldo.
Ia juga menambahkan bahwa penguatan infrastruktur digital perbankan akan terus dilakukan untuk mendukung transformasi digital yang menyeluruh di wilayah Manggarai Barat.
Partisipasi aktif Pemkab Manggarai Barat dalam Rakorwil ini menjadi cerminan keseriusan daerah dalam menjawab tuntutan modernisasi sistem keuangan publik. Penerapan digitalisasi tidak hanya menjawab kebutuhan efisiensi, tetapi juga menjadi landasan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dengan sinergi antar-OPD, dukungan perbankan daerah, serta koordinasi intensif dengan BI, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat optimistis dapat merealisasikan target digitalisasi transaksi secara optimal di tahun 2025.
Penulis: Hamid