Melalui NTT Mart, kata dia, pemerintah mendorong perubahan paradigma pembangunan ekonomi. UMKM dan IKM tidak lagi diposisikan sebatas “pelaku”, melainkan pengusaha yang memiliki martabat, kapasitas, serta peluang yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
Gubernur Melki dalam kesempatan tersebut juga memaparkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi NTT dalam menjadikan UMKM dan IKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan daerah.
Komitmen ini diwujudkan melalui pemenuhan empat prasyarat utama yang harus hadir secara simultan dan berkelanjutan.
Pertama, permodalan.
Pemerintah Provinsi NTT memfasilitasi akses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini telah berputar sekitar Rp2,6 triliun di seluruh wilayah NTT.
Skema ini akan diperkuat dengan tambahan alokasi Rp1 triliun dari Bank NTT pada tahun mendatang.
“Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga akan terlibat aktif dalam menyiapkan dan mendampingi calon penerima KUR agar pembiayaan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara produktif,” ucap Gubernur Melki.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan