Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada ketepatan dalam mengidentifikasi persoalan di lapangan.
“Penyusunan rencana kerja tidak boleh lagi hanya berdasarkan ‘keinginan’ atau selera sesaat, melainkan harus berpijak pada ‘kebutuhan’ riil masyarakat. Fokus kita adalah skala prioritas yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan,” ujar Marten.
Lebih lanjut, Marten menyampaikan dukungan DPRD terhadap upaya pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai lokomotif ekonomi daerah Manggarai Barat.
Sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, DPRD Manggarai Barat telah menyerahkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) kepada pemerintah daerah.
Pokir tersebut merupakan hasil penjaringan aspirasi melalui kunjungan kerja (kunker), masa reses, rapat dengar pendapat (RDP), hingga pemantauan aspirasi publik melalui media sosial.
“Ini adalah bukti nyata bahwa DPRD bekerja dan turun langsung ke tengah masyarakat. Kami tidak hanya duduk di belakang meja, tetapi menjemput bola, bahkan memantau apa yang berkembang di media sosial sebagai representasi suara kaum milenial dan masyarakat luas,” tambah Marten.
Tinggalkan Balasan