Menurut dia, potensi perputaran dana tersebut dapat menjadi peluang strategis untuk mengembangkan produksi pangan lokal, sekaligus meningkatkan pendapatan petani serta pelaku usaha di sektor pertanian dan pangan.
Dalam kesempatan itu, Fransiskus juga menyoroti keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Ia mencontohkan kondisi APBD Manggarai Barat yang memiliki porsi belanja modal relatif kecil dibandingkan total anggaran daerah.
“Proporsi APBD, kalau Manggarai Barat belanja modalnya cuma Rp32 miliar. Belanja modal itu kita anggap sebagai proxy belanja layanan publik. Dengan proporsi hanya Rp32 miliar terhadap Rp1,19 triliun, itu sangat kecil. Jadi ini pasti tidak akan bisa berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Menurut Fransiskus, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mengubah pendekatan pembangunan dengan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi baru di luar APBD, termasuk potensi belanja program nasional seperti MBG.
Tinggalkan Balasan