LABUANBAJOVOICE.COM – Gelombang pemberitaan mengenai dua kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pihak di Manggarai Barat dalam beberapa pekan terakhir menuai sorotan publik.
Meski sebagian masyarakat menilai hal ini sebagai bukti keberhasilan aparat penegak hukum, pandangan berbeda justru disampaikan oleh anggota DPRD Manggarai Barat dari Fraksi Gerindra, Kanisius Jehabut.
Menurutnya, keberhasilan aparat mengungkap kasus korupsi tidak otomatis menjadi alasan untuk bergembira. Sebaliknya, kondisi ini menjadi peringatan keras bahwa fungsi pengawasan dan tata kelola pemerintahan di daerah masih menyisakan kelemahan serius.
“Ketika korupsi terungkap di ujung, itu artinya ada celah yang dibiarkan terbuka di hulu. Sistem pengawasan kita belum bekerja sebagaimana mestinya,” tegas Kanisius, Selasa (30/9/2025).
Politisi Gerindra itu menekankan bahwa peristiwa ini harus dijadikan pelajaran berharga, khususnya bagi lembaga legislatif.
Menurutnya, fungsi pengawasan yang diamanatkan kepada DPRD tidak boleh dijalankan hanya sebagai formalitas, melainkan dengan integritas, ketegasan, dan keberanian moral.
“Kasus ini adalah pengingat bagi kami di DPRD bahwa pengawasan yang lemah akan membuka ruang bagi praktik penyimpangan. Kita harus tegas sejak awal, bukan hanya menunggu ketika masalah sudah pecah di permukaan,” jelasnya.
Selain menyentil fungsi legislatif, Kanisius juga menekankan agar pihak eksekutif segera memperkuat sistem pengendalian internal.
Ia menilai setiap rupiah anggaran publik harus dipastikan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan malah menjadi celah korupsi.
“Eksekutif harus menjadikan ini sebagai alarm. Tata kelola harus diperbaiki, pengendalian internal diperkuat, dan budaya kerja bersih harus ditegakkan,” tambahnya.
Di tengah proses hukum yang berlangsung, Kanisius juga menyampaikan empati kepada keluarga para tersangka yang kini menghadapi ujian berat.
“Kami berempati kepada keluarga yang terdampak. Semoga tabah dan kuat menghadapi situasi ini. Yang paling penting, proses hukum harus berjalan adil, transparan, dan menghormati hak semua pihak,” ujarnya.
Kanisius menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga menjadi tugas moral bersama seluruh elemen masyarakat.
“Partisipasi publik, keberanian menyuarakan kebenaran, dan membangun budaya anti-korupsi harus menjadi bagian dari kehidupan sosial kita. Korupsi bukan hanya soal individu, tetapi juga soal sistem yang membiarkan peluang itu terbuka,” pungkasnya.
Ia berharap dua kasus besar yang kini menjadi perhatian publik bisa menjadi titik balik kesadaran kolektif bahwa pengawasan yang efektif harus dibangun bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari moral, budaya kerja, dan tanggung jawab bersama.
Dengan demikian, Manggarai Barat dapat melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. **
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan