Menurut Getrudis, sejumlah kebijakan strategis kerap disusun tanpa dialog substansial dengan pelaku usaha perjalanan wisata lokal.
“Kami sering hanya dilibatkan di tahap akhir, bahkan sebatas formalitas. Padahal ASITA memiliki data lapangan dan pengalaman langsung yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan penting,” tegasnya.
Persoalan lain yang dinilai krusial adalah masuknya perusahaan travel dari luar daerah tanpa regulasi yang tegas. Kondisi ini, kata ASITA, berdampak langsung pada keberlangsungan usaha anggota lokal.
“Banyak pelaku lokal akhirnya hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Ini terjadi karena belum ada regulasi yang benar-benar berpihak pada pengusaha lokal,” kata Getrudis.
ASITA juga mencatat lemahnya pengawasan terhadap praktik usaha perjalanan wisata, mulai dari maraknya travel ilegal, perang harga yang tidak sehat, hingga paket wisata yang tidak memenuhi standar keselamatan.
Menurut ASITA, kondisi tersebut tidak hanya merugikan pelaku usaha resmi, tetapi juga berpotensi merusak citra pariwisata Manggarai Barat sebagai destinasi kelas dunia.
Tinggalkan Balasan