LABUANBAJOVOICE.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengakselerasi pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penguatan program One Village One Product (OVOP).
Dalam acara penyerahan sertifikat izin edar kepada pelaku UMKM se-NTT yang digelar di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Senin (14/07/2025), Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan bahwa program OVOP menjadi puncak dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.
“Ini menjadi salah satu puncak dari program yang kami dorong di Nusa Tenggara Timur. Saya bersyukur kegiatan ini dilaksanakan di Manggarai Barat, karena pada akhirnya program OVOP ini harus menjadikan kita tuan rumah atas produk-produk unggulan daerah sendiri,” ujar Gubernur Melki dalam sambutannya.
Menurutnya, keberhasilan OVOP di Manggarai Barat akan menjadi tonggak penting dalam mendorong penguatan ekonomi lokal melalui produk berbasis potensi desa. Ia juga menekankan pentingnya visi hilirisasi agar setiap produk memiliki nilai tambah maksimal.
Dalam pidatonya, Gubernur Melki mengutip arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, saat kegiatan retret para kepala daerah di Magelang. Presiden menekankan bahwa Kepala Daerah harus menjamin pelaksanaan sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Presiden menyoroti bahwa segelintir orang masih menguasai lebih dari 80 persen kekayaan bangsa. Oleh karena itu, tugas kita adalah memastikan bahwa distribusi kekayaan harus merata. Kepala Daerah tidak boleh takut untuk menjalankan keadilan sosial, meskipun penuh risiko,” ungkapnya.
Melki menambahkan bahwa visi pemerintahannya adalah membuat masyarakat NTT memiliki akses lebih besar terhadap uang dan ekonomi, sehingga bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar, sembari mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Melki memberikan contoh konkret tentang pentingnya hilirisasi produk. Menurutnya, harga kopi lokal yang dijual dalam bentuk mentah hanya Rp150 ribu per kilogram, namun dapat meningkat hingga Rp800 ribu jika dikemas secara modern dan dijual sebagai produk jadi.
“Ini yang harus kita dorong lewat UMKM. Hilirisasi tidak hanya soal kemasan, tetapi bagaimana kita menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu mengangkat martabat pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Taruna Ikrar, yang menyerahkan secara simbolis 45 nomor izin edar kepada produk-produk UMKM di NTT yang telah memenuhi standar nasional.
Menurutnya, ini adalah langkah awal menjadikan NTT sebagai percontohan nasional program OVOP yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas produk.
“Kalau standar nasional sudah terpenuhi, maka standar internasional bukan lagi sesuatu yang mustahil. Produk-produk lokal bisa dipasarkan secara nasional, bahkan diekspor ke luar negeri,” ujar Taruna.
Taruna menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya tentang legalitas produk, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar membangun kekuatan ekonomi bangsa dari akar rumput.
“UMKM adalah soko guru perekonomian. Ke depan, program ini akan dipadukan dengan Koperasi Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis sebagai satu kesatuan langkah mewujudkan keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila,” ungkapnya.
Ia berharap sinergi antara BPOM, sektor perbankan, dan pelaku UMKM terus diperkuat agar NTT dapat menjadi pilot project nasional dalam membangun ekonomi inklusif berbasis desa.
Acara ditutup dengan penyerahan sertifikat izin edar kepada perwakilan UMKM dan peninjauan langsung stan produk oleh Gubernur Melki, Kepala BPOM, serta Wakil Bupati Manggarai Barat.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur NTT membeli langsung sejumlah produk UMKM sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaku usaha lokal.
Meski baru belasan UMKM yang menerima izin, Gubernur Melki optimis dampaknya akan besar.
“Ini soal kepercayaan diri. Ketika BPOM benar-benar hadir dan mendampingi, para pelaku UMKM akan termotivasi lebih kuat untuk meningkatkan kualitas produknya,” tandasnya.
Melalui program OVOP dan dukungan regulatif seperti izin edar dari BPOM, NTT siap menjadi lokomotif pemberdayaan ekonomi lokal dan membuka jalan UMKM menembus pasar global.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan