Efisiensi Anggaran di Manggarai Barat: Pemkab Gelar Asistensi dengan Perangkat Daerah

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Barat, Salvador Pinto. Foto: Flores Post

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp LabuanBajoVoice.Com

+ Gabung

  1. Membatasi belanja untuk kegiatan seremonial;
  2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%;
  3. Mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur;
  4. Mengurangi pemberian hibah langsung

Optimalisasi Anggaran dan Digitalisasi Administrasi

Untuk mendukung efisiensi anggaran, perangkat daerah diwajibkan lebih selektif dalam merencanakan perjalanan dinas. Perjalanan dinas yang bersifat koordinasi dan konsultasi dianjurkan untuk dilakukan secara daring guna menghemat biaya.

Bacaan Lainnya
Scroll kebawah untuk lihat konten
Ingin Punya Website? Klik Disini!!!

Selain itu, seluruh perangkat daerah juga diarahkan untuk fokus pada anggaran belanja yang berkaitan langsung dengan target kinerja prioritas.

Dalam upaya mengurangi belanja Alat Tulis Kantor (ATK), aktivitas surat-menyurat seluruh perangkat daerah diwajibkan mengoptimalkan aplikasi digital SRIKANDI sebagai sarana administrasi utama.

Efisiensi Tidak Akan Mengorbankan Kualitas Pelayanan Publik

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Manggarai Barat, Peter A. Rasyid, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan tidak serta-merta berarti pemangkasan anggaran tanpa pertimbangan matang.

“Sebenarnya, efisiensi yang dilakukan ini tidak serta-merta kita melakukan pemotongan. Kita hanya mengurangi belanja-belanja yang dinilai tidak efektif dan tidak efisien, kemudian mengalokasikannya kembali kepada belanja yang memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan kinerja utama perangkat daerah atau yang berkaitan dengan pelayanan publik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kaban Peter menegaskan bahwa efisiensi ini telah dibahas dalam berbagai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Prinsip utama yang dijunjung dalam kebijakan ini adalah bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Selama proses asistensi dengan beberapa perangkat daerah, TAPD juga melakukan pemetaan dan identifikasi rekening belanja yang tidak terlalu mendesak. Dana hasil efisiensi tersebut nantinya akan dialokasikan kembali untuk menutup kekurangan anggaran dalam program-program yang langsung berdampak pada masyarakat.

“Sehingga hasil dari efisiensi anggaran ini akan kita gunakan kembali untuk menutup kekurangan-kekurangan pada rincian belanja yang ada kaitannya dengan pelayanan publik dan kinerja utama perangkat daerah,” pungkas Peter.

Dengan kebijakan efisiensi anggaran ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat tetap menjalankan pembangunan daerah secara optimal, tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

Penulis: Hamid

Pos terkait