LABUANBAJOVOICE.COM – Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai Perindo, Hasanudin, kembali melakukan kegiatan reses di Kampung Kerora, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, pada Selasa (23/12/2025).
Reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat setempat untuk menyuarakan langsung berbagai persoalan mendasar yang selama ini dirasakan, terutama ketimpangan pembangunan di wilayah pesisir dan kepulauan yang berada dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).
Hasanudin bersama rombongan harus menempuh perjalanan laut dari Kampung Lenteng menuju Kampung Kerora dengan waktu tempuh sekitar kurang lebih 20 menit menggunakan perahu nelayan.
Perjalanan tersebut sekaligus membuka potret kondisi infrastruktur dasar yang memprihatinkan. Dermaga Lenteng, yang dibangun sejak masa Bupati Fidelis Pranda, tampak rusak, miring dan kayunya sudah lapuk sehingga membutuhkan sentuhan perbaikan serius.
Sementara itu, dermaga kayu di Kampung Kerora, yang dibangun pada era Bupati Agustus Ch Dulla, kini sudah tidak berfungsi akibat rusak parah.
Kegiatan reses ini merupakan reses ketiga Hasanudin pada Masa Sidang I Tahun 2025/2026, yang dijadwalkan untuk seluruh 30 anggota DPRD Manggarai Barat sejak 19 hingga 24 Desember 2025.
Reses berlangsung di kediaman Kepala Dusun (Kadus) Kerora, Basir. Dalam sambutannya, Basir menyampaikan apresiasi dan rasa haru masyarakat atas kehadiran wakil rakyat di kampung mereka.
“Hari ini kami warga Kerora menerima bapak dan rombongan dengan hati terbuka dan senang sekali, karena kurang lebih 1,5 tahun DPRD Manggarai Barat untuk periode ini dilantik, baru kali ini ada anggota DPRD yang datang reses ke kampung ini sebagai wakil rakyat,” ujar Basir.
Ia berharap kegiatan reses tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kerora.
Pada kesempatan itu, Hasanudin juga mengungkapkan dinamika politik internal partainya.
Ia menyebutkan bahwa sebelumnya Partai Perindo hanya memiliki satu kursi di DPRD Manggarai Barat, namun pada periode kali ini telah bertambah menjadi dua kursi.
Hasanudin menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD.
“30 anggota DPRD Manggarai Barat bulan ini kembali melakukan reses, bisa dibilang pulang kampung untuk mendengarkan secara langsung masukan dan keluh kesah, dan apa yang menjadi kebutuhan mendesak dari bapak ibu.” ujar Hasanudin.
Ia juga mendorong masyarakat memanfaatkan momen reses untuk menyampaikan kebutuhan paling prioritas.
“Kita inikan jarang ketemu karena kesibukan kita masing-masing. Jadikan momen ini agar bapak ibu bisa menyampaikan keluh kesah dan keinginan yang paling prioritas agar bisa diperjuangkan di pemerintah,” tambahnya.
Menurut Hasanudin, pemilihan Kampung Kerora sebagai lokasi reses bukan tanpa alasan.
“Kenapa memilih Kampung Kerora karena saya tahu persis bahwa kampung Kerora ini masih banyak kebutuhan masyarakat setempat yang diabaikan oleh pemerintah terutama BTNK milik pemerintah pusat.” tegasnya.
Lebih lanjut, Hasanudin menegaskan, pemerintah masih sangat minim berpikir kepentingan masyarakat Kerora terutama soal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
“Kerora inikan salah satu kampung yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Tapi sangat minim kepedulian pemerintah terhadap bapak ibu di sini,” ungkapnya.
Ia menegaskan agar usulan yang disampaikan masyarakat bersifat prioritas dan untuk kepentingan bersama, sehingga dapat diperjuangkan secara maksimal.
Hasanudin juga kembali menyoroti kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan pesisir/kepulauan.
“Terkait kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat pesisir dan kepulauan, saya paling getol memperjuangkan selama ini. Saya bicara di beberapa media kencang selama ini. Saya selalu menyuarakan hal-hal yang terkait kesenjangan selama ini,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, Kadus Kerora, Basir, menyampaikan bahwa SD Inpres Kerora membutuhkan renovasi ruang kelas yang kondisinya sudah memprihatinkan.
Ia juga menyoroti persoalan keselamatan warga terkait keberadaan satwa liar.
“Belakang Kampung Kerora sudah ada pagar besi untuk membatasi pemukiman warga dengan habitat hewan Komodo dengan panjang kurang lebih 1 Km, kemudian yang di Kampung Wae Rebo belum sama sekali. Kasihan masyarakat di sini dengan keselamatan nyawanya,” ujarnya.
Sementara itu, Sopiana, warga Kerora, menyampaikan aspirasi terkait pembangunan Masjid Baiturrahman Kerora yang hingga kini terhenti akibat ketiadaan anggaran.
Ia juga menyoroti persoalan penerangan listrik.
“Soal penerangan di Kampung Kerora dan Kampung Wae Rebo merindukan hadirnya PLN untuk penerangan. Sejak nenek moyang tinggal kami di sini hingga Manggarai Barat maju dan dijadikan sebagai daerah pariwisata super premium belum juga ada listrik,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Hasanudin menjelaskan mekanisme kewenangan.
“Bicara listrik ada kewenangan, PLN dari pusat. Peran dari pemerintah daerah untuk mendatakan desa yang belum teraliri listrik,” jelasnya.
Terkait pembangunan masjid, Hasanudin menyarankan langkah administratif.
“Menyangkut masjid, saya sarankan begini, buatkan proposal ajukan ke pemerintah. Tapi untuk tahun 2026 anggaran sudah tutup pembahasan. Kecuali untuk anggaran tahun 2027 nanti karena pembahasan anggaran tahun 2026,” paparnya.
Aspirasi lain datang dari Nurhafiza, yang menyoroti layanan kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa di Kampung Kerora sudah terdapat Polindes, namun bidan tidak menetap dan hanya datang saat kegiatan posyandu.
“Kami butuh bidan ada di sini setiap hari. Kampung Kerora inikan akses masuknya tidak terlalu jauh dan tidak seperti dulu,” ujarnya.
Ia menambahkan, warga sering kesulitan saat kondisi darurat medis karena harus menyeberang terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut, Hasanudin menyatakan komitmennya.
“Memang harus ada bidan disini, nanti saya koordinasikan dengan pemerintah nanti setelah ini dan menjadi catatan serius buat saya untuk perjuangkan,” tegas Hasanudin.
Usai pertemuan itu, politisi muda Partai Perindo itu memberikan bantuan uang tunai untuk pembelian alat ampli (amplifier) dan aki untuk Masjid Baiturrahman Kerora.
Reses ini kembali menegaskan potret ketimpangan pembangunan di kawasan pesisir dan wilayah TN Komodo, sekaligus menjadi ruang harapan bagi masyarakat Kerora agar aspirasi mereka benar-benar diperjuangkan hingga tingkat kebijakan.**
Tinggalkan Balasan