Selain persoalan sosial, ia juga menyoroti tekanan lingkungan akibat aktivitas pariwisata, mulai dari persoalan sampah, keterbatasan air bersih, hingga ancaman terhadap ekosistem pesisir.
Rikar yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Manggarai Barat menilai ketimpangan pembangunan wilayah masih menjadi persoalan mendasar hingga usia kabupaten ke-23.
Ia menyebut pembangunan masih terpusat di kawasan perkotaan dan destinasi wisata, sementara desa-desa di wilayah pedalaman dan kepulauan tertinggal jauh dari akses dasar.
“Di banyak desa, infrastruktur jalan belum memadai, listrik dan air bersih terbatas, begitu juga fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ini tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan,” katanya.
Persoalan lain yang disoroti adalah konflik agraria dan ketidakjelasan tata ruang. Menurut Rikar, sengketa lahan antara masyarakat, investor, dan negara masih sering terjadi akibat minimnya sosialisasi rencana tata ruang.
“Masyarakat sering tidak tahu wilayahnya masuk zona apa. Ketika investasi masuk, konflik pun muncul. Ini harus dibenahi agar pembangunan tidak menimbulkan ketegangan sosial,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan