LABUANBAJOVOICE.COM – Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menginstruksikan seluruh camat segera mendata lahan milik pemerintah yang masih memiliki ruang kosong untuk pembangunan kantor Koperasi Merah Putih.
Instruksi tersebut disampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 yang dirangkaikan dengan Peluncuran Aplikasi Lumbung MBG, Natas Harga, serta Pencanangan Desa Cantik Mabar 2026 di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Kamis pagi (12/2).
Bupati menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk menyukseskan berbagai program strategis nasional, termasuk pembentukan Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.
“Saya perintahkan kepada seluruh camat segera mendata mana lahan pemerintah yang masih ada spacenya untuk bisa dibangun kantor koperasi merah putih,” tegas Bupati Endi di hadapan para camat, kepala desa, serta jajaran perangkat daerah.
Ia menegaskan agar pemerintah daerah tidak menunda realisasi program yang sudah menjadi prioritas nasional.
Menurutnya, pembangunan Koperasi Merah Putih harus dipandang sebagai kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat.
“Janganlah kita berpikir bahwa ini tanah untuk bangun ini, bangunnya itu baru akan (diizinkan). Yang ini (pembangunan gedung Koperasi Merah Putih) sudah di depan mata.” tegasnya.
Bupati menjelaskan, tujuan utama pendirian Koperasi Merah Putih bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik, melainkan membangun sistem ekonomi kerakyatan yang mampu memutus rantai ketergantungan ekonomi masyarakat.
Bupati Endi juga mengingatkan bahwa pembangunan gedung koperasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan modal awal yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pendataan lahan menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam menyelaraskan program pusat dengan kebutuhan dan kondisi riil di daerah.
Pemerintah daerah, kata dia, memiliki tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan program strategis nasional.
“Tugas kita bagaimana menyusunkan, mensukseskan, menyelaraskan apa yang menjadi program strategis dari pemerintah pusat, begitu juga halnya apa yang menjadi program strategis dari pemerintah provinsi,” jelasnya.
Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penggunaan data yang akurat dalam setiap kebijakan pembangunan.
Ia berharap pendataan lahan tidak berhenti sebagai laporan administratif, tetapi menjadi dasar pelaksanaan program di lapangan.
Instruksi tersebut langsung mendapat respons dari para camat yang hadir dalam forum. Sejumlah camat terlihat mencatat arahan tersebut sebagai langkah awal percepatan implementasi program.
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 sendiri menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah.
Kegiatan ini juga ditandai dengan peluncuran Aplikasi Lumbung MBG, Natas Harga, serta pencanangan Desa Cantik Mabar 2026 sebagai bagian dari penguatan tata kelola pembangunan berbasis data.
Bupati optimistis sinergi antarprogram dan kolaborasi lintas sektor mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Manggarai Barat.
“Kalau kita sudah menyiapkan data yang satu dan sama, lalu kita kerja kolaborasi, meninggalkan keegoan, saya yakin seyakin-yakinnya tiga tahun ke depan kita mendeklarasikan bahwa kita kabupaten pertama yang keluar dari kategori miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” pungkasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi teknis bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statistik (BPS) Manggarai Barat, serta perangkat daerah terkait guna mematangkan perencanaan pembangunan tahun 2027.**
Tinggalkan Balasan