Sebagai solusi berkelanjutan, ia mengusulkan model sekolah Katolik yang mendapat dukungan tata kelola dan pembiayaan dari pemerintah sebagai sekolah Katolik negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Endi juga menyinggung fenomena migrasi tenaga kerja yang cukup kuat di NTT.
Ia mengakui bahwa migrasi sering menjadi penopang ekonomi keluarga. Namun di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada risiko perdagangan orang dan perekrutan tenaga kerja ilegal.
“Ketika kesempatan ekonomi semakin terbuka dan masyarakat memiliki keterampilan memadai, migrasi tidak lagi terjadi karena keterpaksaan, tetapi menjadi pilihan yang dilakukan secara lebih sadar dan bermartabat,” ujarnya.
Menurut Endi, pencegahan migrasi tidak aman membutuhkan kerja sama antara pemerintah, Gereja, dan masyarakat melalui peningkatan kesadaran serta pengawasan jalur perekrutan tenaga kerja.
Dalam penutupannya, Bupati Endi menegaskan pentingnya kolaborasi antara Gereja dan pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut Gereja memiliki kedekatan kuat dengan kehidupan umat hingga tingkat komunitas, sementara pemerintah bertanggung jawab menghadirkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
Tinggalkan Balasan