Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp LabuanBajoVoice.Com
+ Gabung
Untuk mengantisipasi ketidaknetralan ASN, TNI-Polri maupun kepala desa serta perangkat-perangkatnya, pihaknya dalam waktu dekat berencana akan melakukan sosialisasi sekaligus deklarasi netralitas juga penandatanganan pakta integritas.
“Setelah Minggu ini mungkin. Kami sudah komunikasikan dengan Pemda, TNI-Polri sudah kami komunikasikan. Jadi dalam waktu dekat untuk langkah pencegahan kami melakukan sosialisasi dan penandatanganan pakta integrasi,” tuturnya.
Maria mengatakan, setelah sosialisasi dan penandatanganan pakta integrasi dan telah ditetapkan pasangan calon, maka pihaknya sudah memiliki kewenangan untuk memanggil si pelaku yang melakukan pelanggaran untuk diminta klarifikasi.
Saat ini kata dia, karena belum tetapkan pasangan calon, maka berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 lembaga kementerian belum bisa masuk ke wilayah membuat semacam kajian untuk menemukan unsur-unsur dugaan ada atau tidaknya pelanggaran.
“Kami tidak bisa memanggil untuk minta klarifikasi yang bersangkutan. Kami tidak bisa meregistrasi untuk menjadi temuan. Itukan kami registrasi terlebih dahulu,” terang Maria.
