LABUANBAJOVOICE.COM — Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacob Gah memastikan pihaknya tengah memperjuangkan perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) agar mencakup anak-anak Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mulai tahun 2026.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting untuk memperkuat fondasi pendidikan nasional sejak usia dini dan menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu di daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Tahun 2026 kita akan berusaha agar anak TK dan PAUD bisa dapat PIP juga,” ujar Anita Gah, politisi Partai Demokrat asal daerah pemilihan (Dapil) NTT II, usai menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Penggunaan Riset dan Inovasi untuk Masyarakat di Ballroom Sylvia Resort Komodo, Labuan Bajo, Kamis (16/10/2025).
Menurut Anita Gah, penerima PIP selama ini baru mencakup siswa SD, SMP, dan SMA, sementara peserta didik di jenjang TK dan PAUD belum tersentuh program tersebut.
Padahal, katanya, kelompok usia ini justru menjadi tahap paling krusial dalam pembentukan karakter dan kecerdasan anak bangsa.
Ia menilai sudah saatnya pemerintah memperluas cakupan PIP secara inklusif agar anak-anak di daerah terpencil, termasuk di NTT, memiliki kesempatan yang sama memperoleh dukungan biaya pendidikan sejak dini.
“Untuk tahun depan penerima PIP pasti meningkat, tetapi semuanya tergantung pada data Dapodik. Kalau data anak miskin tercatat dengan benar, semuanya akan ter-cover,” jelas Anita.
Ia mengungkapkan, salah satu kendala utama dalam distribusi bantuan pendidikan, termasuk PIP, terletak pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang sering bermasalah.
Anggota Komisi X DPR RI menyebut banyak siswa miskin di NTT tidak menerima bantuan karena kesalahan teknis dalam input data.
“Banyak data anak salah tulis—mulai dari nama, NIK, pekerjaan orang tua, sampai penghasilan. Ada yang tulis pendapatan orang tua lebih dari Rp20 juta, padahal faktanya mereka miskin,” ujarnya tegas.
Karena itu, Anita menekankan pentingnya ketelitian operator sekolah dalam mengelola Dapodik.
Ia bahkan menyerukan agar operator sekolah diberi insentif khusus dan status yang berbeda dari guru agar mereka bisa fokus bekerja.
“Dapodik itu jantungnya sekolah. Penulisan harus hati-hati. Operator jangan disamakan dengan guru, karena guru sudah berat dengan tugas mengajar. Operator harus profesi khusus dan diberikan insentif,” tandasnya.
Lebih lanjut, Anita menjelaskan mekanisme distribusi PIP yang terbagi dalam dua jalur: jalur kementerian melalui dinas pendidikan dan jalur aspirasi DPR RI.
Melalui jalur aspirasi, anggota dewan dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menyerahkan data penerima ke kementerian terkait.
“Kalau saya datang ke daerah dan ada orang tua yang bilang anaknya butuh beasiswa, saya ambil datanya dan serahkan ke kementerian. Itu jalur aspirasi DPR,” ujarnya.
Untuk wilayah NTT, Anita mengakui kuota aspirasi DPR relatif kecil, berkisar antara 10.000 hingga 20.000 penerima, sedangkan kuota terbesar tetap berasal dari Kementerian Pendidikan melalui jalur dinas ke sekolah-sekolah.
Namun demikian, ia menegaskan akan terus memperjuangkan agar alokasi PIP untuk NTT ditingkatkan, mengingat tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendidikan di wilayah tersebut masih cukup tinggi.
Selain memperjuangkan PIP untuk TK dan PAUD, Anita Gah juga menyoroti pentingnya transformasi digital dan validasi data pendidikan secara nasional.
Menurutnya, inovasi pendidikan tidak akan berhasil tanpa sistem data yang kuat, akurat, dan terintegrasi.
“Selama data tidak benar, kebijakan akan salah sasaran. Jadi penguatan Dapodik itu kuncinya. Tahun 2026 harus jadi momentum reformasi sistem data pendidikan kita,” ujarnya menegaskan.
Sebagai anggota DPR RI lima periode, Anita Jacob Gah dikenal konsisten memperjuangkan kesejahteraan guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Langkahnya memperluas PIP untuk anak usia dini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang dalam memperkuat keadilan pendidikan nasional.
Anita berharap, perjuangan yang sedang digalang Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan dapat menghasilkan kebijakan konkret pada 2026: PIP untuk seluruh jenjang pendidikan, termasuk TK dan PAUD, sebagai langkah awal menuju Indonesia Emas 2045.
“Kalau sejak TK dan PAUD anak-anak sudah dapat dukungan pendidikan, itu berarti negara benar-benar hadir sejak awal kehidupan mereka,” pungkasnya.**
Tinggalkan Balasan