LABUANBAJOVOICE.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat desa melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sebanyak 17 pendamping bisnis koperasi yang direkrut oleh Kementerian Koperasi dan UKM resmi mulai bertugas di wilayah tersebut sejak Jumat (3/10/2025).
Para pendamping akan membantu koperasi desa dalam penyusunan proposal usaha, pembukuan keuangan, hingga menjembatani komunikasi dengan lembaga perbankan dan keuangan mikro.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Nakertranskopukm) Kabupaten Manggarai Barat, Theresia P. Asmon, menyampaikan bahwa kehadiran para pendamping ini merupakan langkah strategis dalam mendorong percepatan transformasi koperasi desa menuju sistem bisnis modern dan digital.
“Baru sejak kemarin 17 pendamping bisnis yang direkrut oleh Kementerian Koperasi dan UKM melapor diri. Mereka sangat antusias terlibat dalam pelatihan ini karena akan mendapat bekal dari para dosen sebelum mendampingi rekan-rekan pengurus KDMP di lapangan,” ujar Theresia saat membuka kegiatan pelatihan di Aula Setda Manggarai Barat, Senin (6/10/2025).
Pelatihan yang digelar oleh Dinas Nakertranskopukm ini diikuti oleh seluruh pengurus Koperasi Desa Merah Putih dari 169 desa dan kelurahan di Kabupaten Manggarai Barat.
Pemerintah daerah menghadirkan tiga narasumber utama dosen dari Universitas Bina Nusantara (Binus) untuk memberikan materi.
Menurut Theresia, pelatihan ini menjadi momentum penting bagi para pengurus koperasi dalam memperkuat kemampuan manajerial dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha.
“Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena di tengah keterbatasan anggaran, masih ada bantuan dan perhatian dari banyak pihak untuk Manggarai Barat, khususnya bagi para pengurus KDMP,” ucapnya.
Theresia juga menegaskan pentingnya digitalisasi dalam sistem administrasi koperasi.
Ia mengimbau agar seluruh koperasi desa segera membuat akun di platform Mikrosite, sistem resmi pengajuan proposal digital yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Sekarang semua proposal tidak lagi diserahkan dalam bentuk kertas. Sudah ada template di aplikasi, dan hanya koperasi yang aktif di sistem itu yang akan dilayani oleh pihak bank,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini tiga koperasi desa sudah diverifikasi langsung oleh pihak bank melalui kunjungan lapangan (uji petik). Data mereka dinyatakan valid dan siap mendapatkan akses pembiayaan dari bank Himbara.
Dalam paparannya, Theresia menjelaskan bahwa pada etape kedua program KDMP, seluruh proposal bisnis koperasi ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2025.
Seluruh regulasi teknis dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Desa sudah lengkap, termasuk aturan penyaluran dana ke bank-bank Himbara.
Meski demikian, terdapat sejumlah kendala yang masih dihadapi. Salah satunya, baru sekitar 56 persen desa di Manggarai Barat yang telah menyelesaikan proses Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pembukaan rekening koperasi.
“Persyaratan dasar seperti akta sudah lengkap, tetapi untuk NIB dan rekening koperasi masih harus dikejar. Ini penting karena pengajuan pinjaman ke bank wajib memenuhi semua dokumen administrasi,” jelasnya.
Theresia juga menyoroti perlunya perubahan pola pikir pengurus koperasi desa mengenai penyusunan proposal.
“Proposal ke pemerintah biasanya hanya berisi usulan. Tapi proposal bisnis harus menunjukkan komitmen dan kemampuan membayar. Misalnya kenapa membutuhkan dana Rp1 miliar, itu harus disertai analisis usaha dan perhitungan yang logis,” katanya.
Para dosen dari Binus hadir memberikan pelatihan intensif kepada para peserta yang diibaratkan menjadi “mahasiswa sehari” dalam mempelajari teknik penyusunan proposal bisnis koperasi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan BUMN seperti Bank Himbara, Bulog, PT Pos Indonesia, dan PLN, serta unsur perguruan tinggi.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi di tingkat desa.
Theresia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendorong seluruh koperasi desa di Manggarai Barat agar beroperasi dengan sistem administrasi yang tertib, transparan, dan profesional.
“Kami ingin seluruh KDMP mampu mengakses pembiayaan bank dan menjalankan usaha dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi. Ini bukan sekadar koperasi tradisional, tetapi koperasi yang siap bersaing di era ekonomi digital,” pungkasnya.**
Tinggalkan Balasan