Ia menyebut situasi ini sebagai sebuah kontradiksi kebijakan.
“Lucu rasanya, disatu sisi kita menangkap pemburu rusa, tapi di sisi lain kita memberi izin membangun vila di tengah habitat satwa liar. Ini kontradiksi yang harus dihentikan,” lanjut Hasanudin.
Ia pun mendesak pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk segera mengambil langkah korektif.
“Saya mendesak agar pemerintah pusat dan kementrian terkait meninjau ulang dan mencabut izin konsesi pembangunan yang berpotensi merusak habitat alami komodo dan satwa lainnya,” tegasnya kembali.
Menurutnya, komitmen menjaga satwa liar harus dibuktikan dengan keberanian mencabut izin-izin yang mengancam habitat.
“Kalau kita berkomitmen menjaga kehidupan satwa liar, maka keberanian mencabut izin-izin yang mengancam habitat itu adalah ujian yang sebenarnya, jangan tunggu sampai alam kita rusak baru menyesal,” tandasnya.
Hasanudin menegaskan, pembangunan di kawasan konservasi tidak boleh mengorbankan keseimbangan ekosistem demi kepentingan segelintir pihak.
Tinggalkan Balasan