Namun, Hasanudin juga menyampaikan kondisi objektif keuangan daerah yang sedang tidak stabil akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Kondisi daerah kita saat ini memang tidak stabil. Bukan hanya di Manggarai Barat, tapi hampir di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemangkasan dana transfer pusat berdampak signifikan terhadap APBD Manggarai Barat, termasuk penghapusan hampir seluruh belanja fisik.
“Untuk belanja fisik tahun depan, saya hitung-hitung hanya sekitar Rp2 miliar saja, sementara Manggarai Barat punya hampir 164 desa. Ini kondisi yang sangat berat,” ungkapnya.
Hasanudin menambahkan, prioritas anggaran daerah saat ini tersedot pada pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu dan pembiayaan Pilkades serentak tahun 2026 yang seluruhnya dibebankan ke daerah.
“Kami harus jujur, kami tidak bisa banyak berjanji. Tapi aspirasi Bapak Ibu pasti kami catat dan kami suarakan di Paripurna dan rapat internal DPRD,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan