Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengikuti jalannya rapat.
Forum ini juga melibatkan organisasi masyarakat sipil dan asosiasi pariwisata, antara lain WWF Indonesia, ASITA, PHRI, HPI, GAHAWISRI, serta asosiasi kapal wisata seperti JANGKAR dan ASKAWI.
Organisasi lain seperti Indonesian Waste Platform, Burung Indonesia, serta komunitas selam DOCK dan P3KOM turut menyampaikan pandangan, terutama terkait standar keselamatan laut dan pengelolaan sampah di destinasi wisata.
Kehadiran berbagai elemen tersebut menunjukkan bahwa isu keselamatan dan regulasi kunjungan di kawasan super prioritas ini menjadi perhatian bersama.
Pengurus BPTNKPS, mulai dari Dewan Pengarah hingga Sekretariat Pelaksana, memandu langsung jalannya rapat yang direncanakan berlangsung hingga sore hari.
Agenda utama mencakup penyelarasan standar keselamatan lintas lembaga, penguatan koordinasi respons darurat, serta evaluasi kebijakan kuota kunjungan agar selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kepastian usaha.
Tinggalkan Balasan