LABUANBAJOVOICE.COM – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo menggelar Pembentukan dan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Laut dan Udara yang dirangkai dengan Diskusi Teknis Operasi WiraWaspada 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Welabajo Hotel, dihadiri oleh sejumlah instansi terkait di Kabupaten Manggarai Barat.
Turut hadir dalam rapat ini antara lain TNI AL Manggarai Barat, Polres Manggarai Barat, Kodim 1612 Manggarai, Koramil Manggarai Barat, Kejaksaan Negeri Manggarai, KSOP Labuan Bajo, Bea Cukai Labuan Bajo, Loka Kekarantinaan Kesehatan Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), serta BMKG Labuan Bajo.
Kepala Kantor Imigrasi Labuan Bajo, Charles Christian Mathaus, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pengawasan terbuka terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerja masing-masing.
Pengawasan tersebut, menurutnya, dikemas melalui Operasi WiraWaspada 2025 yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
“TIMPORA ini bertujuan untuk menyatukan sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam pengawasan orang asing di wilayah kerja kita,” ujar Charles, Selasa (15/7/2025).
Selain sebagai wadah koordinasi, TIMPORA juga diproyeksikan menjadi bagian integral dalam pelaksanaan Operasi WiraWaspada 2025.
Charles menjelaskan bahwa Operasi WiraWaspada 2025 bukan hanya bertujuan melakukan pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan terciptanya kondusivitas wilayah Labuan Bajo.
“Operasi ini tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga komitmen kami untuk memastikan Labuan Bajo tetap aman dan nyaman, baik di darat maupun perairan,” tambahnya.
Pelaksanaan operasi disepakati akan digelar pada Rabu, 16 Juli 2025 dengan fokus pengawasan terhadap warga Negara Asing (WNA) yang menginap di pulau-pulau sekitar Labuan Bajo, WNA di kapal-kapal Phinisi, serta penginapan dan area strategis lainnya.
Seluruh tamu undangan menyatakan dukungannya untuk bersinergi dalam pengawasan, baik di wilayah perairan maupun darat Kabupaten Manggarai Barat.
Kolaborasi ini diharapkan mampu mencegah potensi pelanggaran keimigrasian dan memperkuat keamanan destinasi wisata unggulan nasional ini.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan