“Ini harus jadi refleksi. Desa yang tepat waktu menyampaikan laporannya, dananya tidak ditunda. Kita belajar dari pengalaman,” katanya.
Peringatan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak lagi mentolerir kelalaian administrasi yang berdampak pada lambatnya program pembangunan di desa.
Selain isu korupsi dan pengelolaan anggaran, Bupati Endi juga mengingatkan seluruh kepala desa untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah masing-masing.
Ia meminta para kepala desa tidak terprovokasi situasi di luar daerah yang berpotensi memicu aksi tak produktif.
“Jangan ikut-ikutan kalau di tempat lain mendiskusikan untuk melakukan aksi. Jangan kita memperberat situasi,” pesannya.
Bupati Endi menegaskan bahwa pemerintah desa harus fokus pada pembangunan, terutama dalam mendukung program strategis nasional seperti Koperasi Merah Putih, yang basis pelaksanaannya berada di tingkat desa.
Peran kepala desa sebagai pemimpin menurutnya harus membawa solusi, bukan menambah beban masyarakat.
Tinggalkan Balasan