LABUANBAJOVOICE.COM — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi penataan ruang terpadu antara wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut disampaikan dalam forum penataan ruang strategis nasional yang menjadi ajang penyusunan arah pembangunan kawasan Bali-Nusa Tenggara secara berkelanjutan dan terintegrasi.

“Penataan ruang bukan sekadar rencana di atas kertas, tetapi menyusun masa depan wilayah kita bersama. Forum ini penting untuk memperkuat sinergi lintas provinsi, mempercepat pembangunan kawasan industri strategis, serta memastikan pembangunan berkelanjutan,” ujar Laka Lena dalam sambutannya dalam kegiatan Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Ruang Bali – Nusa Tenggara di Labuan Bajo, Selasa (22/10).

Gubernur NTT juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali dan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah berkomitmen memperkuat kerja sama lintas wilayah, termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang yang akan menjadi panduan pembangunan tiga daerah tersebut.

Dalam forum tersebut, Laka Lena mengurai sejumlah tantangan strategis yang masih dihadapi NTT. Pertama, alih fungsi lahan produktif dan ruang terbuka hijau yang belum terkendali, terutama di wilayah timur. Kondisi ini, kata dia, mengancam ketahanan lingkungan dan kemandirian pertanian.

Kedua, kapasitas daerah dalam hal sumber daya manusia, kelembagaan, dan anggaran masih terbatas. Keterbatasan ini berdampak pada lambannya penyusunan dan pengawasan dokumen tata ruang seperti RTRW dan RDTR.

Ketiga, kesenjangan regulasi serta minimnya partisipasi masyarakat juga menjadi catatan penting.

“Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan tata ruang sangat penting agar pembangunan memperoleh legitimasi sosial dan terhindar dari potensi konflik,” tegasnya.

Keempat, dinamika regulasi baru terkait investasi dan perizinan juga membuka potensi gesekan di lapangan, terutama di kawasan berkembang pesat.

Karena itu, penataan ruang di NTT diarahkan untuk adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional, namun tetap berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.

Gubernur NTT juga menyoroti pentingnya pengembangan kawasan perbatasan sebagai motor pertumbuhan ekonomi wilayah.

NTT memiliki beberapa kawasan perbatasan langsung dengan Timor Leste, antara lain di Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Timor Tengah Utara.

Laka Lena mengusulkan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) di perbatasan tersebut untuk memperkuat arus perdagangan lintas batas dan membuka peluang investasi strategis.

“Kami ingin tiga kawasan perbatasan ini menjadi pintu gerbang ekonomi, termasuk peluang kerja sama dengan Australia dan negara lain di kawasan regional,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi tata ruang di kawasan Bali-Nusa Tenggara untuk mempercepat pembangunan industri strategis di Flores, Sumba Selatan, dan kawasan timur lainnya.

Selain aspek regulasi dan infrastruktur, Gubernur NTT menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah.

“Kita tidak hanya bicara soal lahan dan investasi. SDM dan teknologi menjadi tulang punggung agar rencana penataan ruang bisa diterjemahkan menjadi program pembangunan nyata,” katanya.

Ia menambahkan, koordinasi lintas kementerian dan dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepat penyusunan dan penetapan dokumen RTRW dan RDTR di seluruh wilayah NTT yang belum memiliki rencana tata ruang yang kuat.

Forum ini memperkuat sinergi antara Bali, NTB, dan NTT dalam membentuk blok pembangunan kawasan timur Indonesia. Tiga wilayah ini disebut memiliki potensi besar dalam pariwisata, pertanian, kelautan, dan energi terbarukan.

Laka Lena optimistis, dengan perencanaan tata ruang yang matang, kawasan Bali-Nusa Tenggara dapat menjadi “mesin pertumbuhan ekonomi baru” yang berkelanjutan dan berdaya saing internasional.

“Perencanaan ruang harus menjadi alat untuk mengungkit ekonomi wilayah secara cerdas, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya.**