Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp LabuanBajoVoice.Com
+ Gabung
LABUANBAJOVOICE.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat menggelar Rapat Paripurna ke-8 dalam Masa Sidang II Tahun 2025 pada Kamis sore, (27/3/2025). Rapat ini membahas penyampaian rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat 2025-2029 serta penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal RPJMD antara eksekutif dan legislatif.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi (Edi), menegaskan bahwa visi pembangunan daerah harus selaras dengan visi nasional serta provinsi.
“Kita harus memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Manggarai Barat ini sejalan dengan visi Presiden dan Gubernur NTT. Visi kita jelas, yaitu ‘Mabar Bangkit Menuju Mabar Semakin Mantap’, dengan lima misi utama yang mendukungnya,” ujar Bupati Edi dalam penyampaiannya.
Bupati Manggarai Barat itu juga menekankan bahwa dokumen RPJMD harus sesuai dengan kebijakan nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menjadi arah pembangunan Indonesia.
“Saya minta maaf jika dalam dokumen softcopy yang Bapak dan Ibu terima tidak mencantumkan Asta Cita secara eksplisit. Ini adalah kesalahan pemerintah daerah. Tapi yang terpenting, kita memastikan bahwa visi daerah kita tidak bertentangan dengan Asta Cita Presiden maupun kebijakan Gubernur,” tegasnya.
Dalam rancangan awal RPJMD 2025-2029, terdapat lima misi utama pembangunan, yaitu: pertama; Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Kedua; Optimalisasi sektor primer seperti pertanian, peternakan, dan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kemudian yang ketiga; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Keempat; Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas, merata, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan kelima; Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang inovatif serta pelayanan publik berbasis digital.
Ketua DPW NasDem NTT itu juga menegaskan bahwa sinergi antara sektor pariwisata dan sektor maritim harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan Manggarai Barat.
“Kita semua tahu bahwa Labuan Bajo adalah salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Tapi bagaimana kita mengelola pariwisata ini agar berkelanjutan? Kita harus duduk bersama, merancang kebijakan yang memastikan keindahan laut kita tetap terjaga, tanpa melupakan kesejahteraan masyarakat lokal,” jelasnya.
Selain membahas strategi pembangunan daerah, Bupati juga menyoroti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI. Ia menegaskan bahwa program ini harus diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.
“Program prioritas Presiden tentang makanan bergizi gratis adalah peluang besar bagi petani kita. Kita harus memastikan bahwa seluruh bahan bakunya berasal dari petani lokal, sehingga ekonomi desa juga ikut berkembang,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa. “Kami sudah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan setiap desa membentuk Koperasi Merah Putih. Ini bukan hanya untuk mendukung pertanian, tapi juga sektor perikanan dan peternakan, sehingga seluruh rantai pasok kebutuhan pangan dapat dikelola dengan baik,” terang Bupati.
Salah satu fokus utama RPJMD adalah peningkatan kualitas tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Pemkab Manggarai Barat berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja agar BLK dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif. “Dengan begitu, anak-anak Manggarai Barat tidak hanya menjadi penonton, tetapi bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan,” tegasnya.
Di bidang infrastruktur, Pemkab Manggarai Barat telah menerapkan sistem penetapan harga satuan berbasis data, bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM). “Kita tidak lagi asal-asalan dalam menentukan harga satuan proyek. Semua berdasarkan analisis akademik agar sesuai dengan perkembangan inflasi dan harga pasar,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik. Saat ini, Kabupaten Manggarai Barat telah mencapai skor 3,6 dalam Indeks Pelayanan Publik, dan target berikutnya adalah meningkatkan angka tersebut hingga mencapai standar tertinggi.
“Kita sudah berada di level 3,6 dalam indeks pelayanan publik. Target kami adalah mencapai angka yang lebih baik lagi yaitu angka 4. Kalau bisa sempurna, mengapa harus puas dengan yang ada sekarang?” tegasnya.
Rapat Paripurna ini merupakan langkah awal dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2025-2029. Setelah ini, Pemkab Manggarai Barat akan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi NTT untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan kabupaten.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rencana pembangunan ini tidak hanya sesuai dengan visi daerah, tetapi juga dengan kebijakan nasional dan provinsi. Dengan sinergi yang kuat, kita bisa membawa Manggarai Barat ke arah yang lebih baik,” tutup Bupati.
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng, Ketua DPRD Manggarai Barat, Wakil Ketua DPRD, sejumlah anggota DPRD, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan RPJMD 2025-2029 yang akan disusun benar-benar menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat.
Penulis: Hamid
