Menurutnya, keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan desa wisata dilandasi data kunjungan wisatawan Manggarai Barat tahun 2020–2023, di mana sekitar 80 persen wisatawan domestik dan mancanegara hanya berkunjung ke Taman Nasional Komodo (TNK).
“Apakah kita tuan rumah di Manggarai Barat hanya mau jadi penonton di kota dengan predikat super prioritas ini?” ucapnya kritis.
Karena itu, kata dia, pemerintah daerah melahirkan inovasi Fasmadewi agar desa-desa wisata ditata secara serius sehingga manfaat ekonomi tidak hanya berputar di sektor laut, tetapi juga mengalir ke daratan.
“Kami harus menata desa wisata supaya uang yang tadinya lebih banyak ke laut bisa juga dibawa ke darat, artinya tamu baik domestik maupun mancanegara berkunjung juga ke darat,” lanjutnya.
Stefanus menekankan bahwa peran pemerintah adalah mendampingi, sementara ruh utama pengelolaan desa wisata berada di tangan masyarakat, terutama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
“Semangat sesungguhnya menata sebuah desa wisata itu lari-larinya ke masyarakat. Leader yang ada di lapangan itu adalah Pokdarwis. Kepada Pokdarwis jangan pernah berhenti untuk berinovasi bagaimana sebuah desa wisata supaya bisa dikenal,” katanya.
Tinggalkan Balasan