Ia bahkan menyerukan agar operator sekolah diberi insentif khusus dan status yang berbeda dari guru agar mereka bisa fokus bekerja.
“Dapodik itu jantungnya sekolah. Penulisan harus hati-hati. Operator jangan disamakan dengan guru, karena guru sudah berat dengan tugas mengajar. Operator harus profesi khusus dan diberikan insentif,” tandasnya.
Lebih lanjut, Anita menjelaskan mekanisme distribusi PIP yang terbagi dalam dua jalur: jalur kementerian melalui dinas pendidikan dan jalur aspirasi DPR RI.
Melalui jalur aspirasi, anggota dewan dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menyerahkan data penerima ke kementerian terkait.
“Kalau saya datang ke daerah dan ada orang tua yang bilang anaknya butuh beasiswa, saya ambil datanya dan serahkan ke kementerian. Itu jalur aspirasi DPR,” ujarnya.
Untuk wilayah NTT, Anita mengakui kuota aspirasi DPR relatif kecil, berkisar antara 10.000 hingga 20.000 penerima, sedangkan kuota terbesar tetap berasal dari Kementerian Pendidikan melalui jalur dinas ke sekolah-sekolah.
Tinggalkan Balasan