Padahal, katanya, kelompok usia ini justru menjadi tahap paling krusial dalam pembentukan karakter dan kecerdasan anak bangsa.
Ia menilai sudah saatnya pemerintah memperluas cakupan PIP secara inklusif agar anak-anak di daerah terpencil, termasuk di NTT, memiliki kesempatan yang sama memperoleh dukungan biaya pendidikan sejak dini.
“Untuk tahun depan penerima PIP pasti meningkat, tetapi semuanya tergantung pada data Dapodik. Kalau data anak miskin tercatat dengan benar, semuanya akan ter-cover,” jelas Anita.
Ia mengungkapkan, salah satu kendala utama dalam distribusi bantuan pendidikan, termasuk PIP, terletak pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang sering bermasalah.
Anggota Komisi X DPR RI menyebut banyak siswa miskin di NTT tidak menerima bantuan karena kesalahan teknis dalam input data.
“Banyak data anak salah tulis—mulai dari nama, NIK, pekerjaan orang tua, sampai penghasilan. Ada yang tulis pendapatan orang tua lebih dari Rp20 juta, padahal faktanya mereka miskin,” ujarnya tegas.
Karena itu, Anita menekankan pentingnya ketelitian operator sekolah dalam mengelola Dapodik.
Tinggalkan Balasan