Belanja modal, lanjutnya, juga diprioritaskan pada pembangunan dan pemeliharaan gedung, jaringan irigasi, hingga peningkatan layanan dasar masyarakat yang mulai dieksekusi pada awal 2026.
Menanggapi dorongan fraksi DPRD agar PAD (Pendapatan Asli Daerah) ditingkatkan, pemerintah menyatakan akan mengambil langkah konkret: penguatan penagihan aktif, pemutakhiran data objek pajak, kerja sama penegakan dengan berbagai pihak, kolaborasi dengan sektor swasta, dan digitalisasi pemungutan untuk menekan kebocoran.
Pemerintah juga memastikan refocusing anggaran akan dilakukan. Kegiatan yang tidak masuk prioritas akan dipangkas dan dialihkan ke program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Sejumlah fraksi sebelumnya menyoroti lambannya realisasi belanja 2025 yang hingga 20 November 2025 baru mencapai 59,11%.
Pemerintah menegaskan bahwa percepatan eksekusi akan dipacu melalui koordinasi dan evaluasi ketat di seluruh OPD agar target akhir tahun dapat tercapai.
Kritik fraksi terkait perbaikan jalan lingkungan, kerusakan akibat proyek pipa air, hingga infrastruktur dasar lainnya juga menjadi perhatian pemerintah.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan